Jakarta –
Komisi II DPR menggelar rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dan Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN.
Pantauan detikcom, Rabu (17/1/2024), rapat itu digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memimpin rapat tersebut.
“Hari ini kami diundang teman-teman di DPR untuk melaporkan sekaligus meminta masukan dari DPR terkait beberapa hal strategis untuk mengakselerasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Teman-teman di DPR memiliki concern yang kuat untuk mengawal berbagai kebijakan strategis agar cita-cita birokrasi profesional berkelas dunia bisa terakselerasi capaiannya,” ujar Anas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menambahkan raker juga membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer, termasuk melalui mekanisme rekrutmen di mana pada tahun ini pemerintah telah mengumumkan bakal merekrut sekitar 2,3 juta ASN. Adapun 1,6 juta di antaranya adalah PPPK.
“Pemerintah dan DPR punya komitmen kuat untuk memberi ruang bagi penataan tenaga non-ASN. Tahun 2023 itu dibuktikan dengan tidak adanya PHK masal dan tetap ada alokasi pembiayaan honorer untuk 2024. Dan tahun ini, mohon doanya semoga rencana penataan bisa berjalan lancar sesuai amanat UU 20/2023,” papar Anas.
(fca/aik)
