Jakarta –
Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi menjadi salah satu menteri yang diisukan ingin mundur. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) menegaskan bahwa saat ini Menlu Retno sedang fokus menangani kepentingan Indonesia.
“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemenlu RI, Lalu M Iqbal kepada wartawan, Minggu (4/2/2024).
Iqbal menjelaskan bahwa saat ini banyak hal yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya masalah konflik di Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” katanya.
Sebelumnya, muncul isu 15 menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Menlu Retno adalah salah satu menteri yang diisukan mundur.
Kabar sejumlah menteri siap mundur itu diungkap ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Awalnya Faisal mengatakan mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena Presiden Jokowi dianggap terkesan berpihak kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Saya ngobrol-ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai dan macam-macam, nah muncul katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga, dalam kaitannya dengan Gibran ini ya karena ini sudah beyond akal sehat begitu,” kata Faisal Basri dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Kamis (18/1).
Adapun menteri yang saat ini sudah mundur adalah Menkopolhukam Mahfud Md. Presiden Jokowi juga sudah berbicara soal kondisi kabinet saat ini. Jokowi memastikan kabinet berjalan seperti biasa.
“Kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah, saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, ada undangan seperti pagi hari ini kongres ke-16 GP Ansor,” ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/2/2024).
Jokowi juga menegaskan kabinet solid. Hal ini menepis isu dari sejumlah pihak yang mengaitkan mundurnya Mahfud dengan soliditas kabinet.
Jokowi kemudian bicara mengenai perbedaan politik. Menurut Jokowi, sah-sah saja jika seseorang memiliki perbedaan.
“Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan,” jelas Jokowi.
(rdp/imk)
