JAKARTA – Alumni dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ‘Selamatkan Demokrasi’ menyampaikan sejumlah maklumat atau pernyataan sikap atas perkembangan kebangsaan terkini. Dalam isi maklumat tersebut, Alumni dan Kader HMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk tidak mengorbankan demokrasi untuk kepentingan keluarga.
Salah satu Alumni HMI, Tegar Putuhena menyebutkan bangsa ini telah susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Reformasi 1998 adalah titik dimana demokrasi akhirnya menang atas kesewang-wenangan orde baru.
Bahkan untuk itu, kata dia, tak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah. Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya.
“Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan. Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Kita tentu tak menghendaki demokrasi kembali ke titik nol. Kita tentu tak akan pernah rela kezaliman kembali berkuasa di negeri ini,” kata dia di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
BACA JUGA:
Tegar mengatakan, Pemilihan umum yang ada di depan mata harus menjadi pesta demokrasi yang benar- benar bisa dinikmati oleh semua lapisan rakyat. Bahkan oleh mereka yang terhimpit keadaan.
“Mereka yang terpaksa antri bahan pokok gratis pemberian pemerintah. Orang-orang inilah yang wajib kita bela. Kaum mustadh’afin yang bahkan Tuhan pun berpihak pada mereka. Pemilihan umum tidak boleh menjadi pesta hanya bagi mereka yang berkuasa,” ujarnya.
“Tidak boleh hanya menjadi arena balapan liar yang seperti tak ada aturannya. Semua harus diatur agar pemilu berjalan jujur, adil dan kredibel,” sambungnya.
Dia mengatakan, hanya dengan cara itu pemilu benar-benar merupakan perayaan atas demokrasi dan pemilu benar untuk kepentingan rakyat banyak.
BACA JUGA:
Di tempat yang sama, Ketua Umum Badko HMI Jambi, Bayu Anugrah menilai belakangan, publik dipertontonkan dengan atraksi-atraksi politik yang dilakukan elit politik yang mengangkangi hukum dan etika.
“Maka wajar jika kami bertanya, apakah benar segala proses pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara mebabi-buta?,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres dan cawapres, adalah musibah terbesar yang bangsa ini terpaksa harus terima. Rakyat, dinilainya, tak bisa melakukan apa-apa. Setiap penolakan atas putusan ini dihadang dengan satu frasa pamungkas final dan mengikat.
“Tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sulit rasanya menganggap dua peristiwa ini tak ada kaitannya sama sekali. Apalagi, kita sama- sama ketahui bahwa ada hubungan keluarga antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara itu. Sulit untuk menganggap peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri,” ujarnya.
BACA JUGA:
Ia pun beralasan itulah mengapa Majelis Kehormatan MK akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan mahkamah konstitusi itu.
“Beberapa waktu lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menemukan ternyata ada pelanggaran etika yang dilakukan ketua Komisi Pemilihan Umum karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sekali lagi, pelanggaran etika terjadi,” ujar dia.
Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan kebansaan saat ini, Alumni dan Kader HMI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:
1. Kepada Presiden Joko Widodo, kami menghimbau agar jangan pernah sekali-kali anda berani mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan keluarga. Kami menuntut agar presiden fokus bekerja menuntaskan masa baktinya dengan khidmat dan bijaksana. Tak perlu ikut campur dalam politik elektoral apalagi sampai memanfaatkan TNI-Polri serta institusi negara lainnya.
Jangan robohkan hukum dan hak asasi manusia hanya demi ambisi melanjutkan kekuasaan. Semoga masih ada sisa-sisa jiwa negarawan pada diri presiden Joko Widodo. Untuk itu, tolong perbaiki kerusakan demokrasi yang sudah terlanjur terjadi ini sebelum kian terlambat. Sebelum Demokrasi benar-benar runtuh di negeri ini, mari Selamatkan Demokrasi!
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
