Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Usai menjadi menteri, AHY menegaskan Demokrat bersama pemerintah.
AHY dilantik sebagai Menteri ATR oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2024). AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menko Polhukam.
Usai pelantikan, AHY menegaskan Demokrat bersama pemerintah. Hal itu disampaikan AHY saat ditanya soal wacana penggunaan hak angket dan interpelasi DPR yang disuarakan calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Presiden Anies Baswedan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas, kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah,” kata AHY.
Sebagai informasi, Demokrat berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sejak tahun 2019. Dia mengatakan para legislator Demokrat patuh dan disiplin dengan sikap partai. AHY tidak ingin menduga-duga ada kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Dia mengatakan kekecewaan dari pihak yang kalah adalah hal yang wajar.
“Yang jelas kita tidak usah prejudice ada kecurangan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca-pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu di manapun, di negara manapun selalu ada isu-isu demikian,” kata AHY.
AHY yakin soal siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2024 kali ini meski penghitungan resmi Pemilu 2024 masih berproses di KPU. Dia mengimbau semua pihak untuk legawa menerima kemenangan pihak yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu.
“Kita justru harus move on melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali, rekonsiliasi bangsa,” kata dia.
“Kalau tidak puas, ada mekanismenya, silakan. Itu hak warga negara, hak parpol, tapi saya juga tidak ingin terjebak. Kita terlalu carut-marut dalam isu-isu itu,” sambung AHY.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
