Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 6,5 miliar untuk membeli motor listrik pengawalan (patwal) pimpinan VVIP. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengusulkan agar anggaran tersebut diinvestigasi perutukannya.
Rany mengaku tak mempermasalahkan mengenai rencana belanja kendaraan dinas operasional (KDO) apabila diperlukan. Namun, Rany memandang perlu dilakukan pengecekan apakah anggarannya sudah sesuai per unitnya.
“Kalau untuk anggarannya kan bisa diinvestigasi dengan anggaran tersebut berapa harga per unitnya apakah relevan atau tidak dengan anggaran tersebut,” kata Rany kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rany juga menerima informasi saat ini sejumlah unit motor dinas sudah tak laik pakai. Sehingga, menimbulkan risiko bagi penggunanya.
“Sepanjang saya tau memang sdh banyak unit motor yang sudah tidak layak pakai bisa menimbulkan risiko bagi penggunanya. Itu yang saya tahu ya, mohon maaf bila salah,” ucapnya.
Politikus Gerindra itu memandang motor patwal harus dalam kondisi prima ketika digunakan mengawal pimpinan VVIP. Dengan begitu, dapat mengurangi risiko kecelakaan.
“Kan engga lucu juga ketika sedang melaksanakan tugas pengawalan tapi tiba-tiba motor pengawalnya mengalami kerusakan di jalan bahkan berisiko tinggi akan terjadinya kecelakaan bagi penggunanya,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal membeli motor listrik yang digunakan untuk pengawalan (Patwal) pimpinan VVIP. Anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 6,5 miliar.
Hal tersebut tertera dalam situs SiRUP LKPP seperti dilihat, Senin (4/3/2024). Tender tersebut diberi nama ‘Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP’.
Pengadaan tersebut berada pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggarannya berasal dari APBD DKI 2024.
“Total pagu Rp 6.354.750.000 (Rp 6,5 miliar),” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.
(taa/dhn)
