Jakarta –
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak menyebut pembelian 5 unit motor listrik oleh Dishub DKI Jakarta tidak pernah dibahas dalam rapat APBD 2024. Dia juga mengaku tak tahu soal ada alokasi pembelian motor tersebut.
“Saya tidak tahu ini anggaran kapan. Karena dalam APBD 2024 yang dibahas kemarin, setahuku tidak ada alokasi untuk beli motor listrik. Apalagi harganya Rp 1 miliar lebih per buah,” kata Gilbert kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).
“Kita tidak pernah dengar disampaikan dalam pembahasan APBD 2024,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gilbert menilai pembelian motor listrik itu di luar prioritas. Jika memang ingin mengurangi polusi di Jakarta, katanya, langkahnya salah.
“Itu bukan prioritas. Kontribusi motor listrik 5 buah terhadap pengurangan polusi tidak ada artinya. Semua harus diperbaiki di Jakarta. Pengawasan pertama/awal seharusnya di Dinas Perhubungan, Bappeda dan TAPD. Semua ikut terlibat,” katanya.
“Kebijakan anggaran yang tidak pro rakyat ini adalah cerminan sikap eksekutif seluruh lapisan, dari yang paling atas ke bawah,” tambahnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal membeli motor listrik yang digunakan untuk pengawalan (Patwal) pimpinan VVIP. Anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 6,5 miliar.
Hal tersebut tertera dalam situs SiRUP LKPP seperti dilihat, Senin (4/3/2024). Tender tersebut diberi nama ‘Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP’.
Pengadaan tersebut berada pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Anggarannya berasal dari APBD DKI 2024.
“Total pagu Rp 6.354.750.000 (Rp 6,5 miliar),” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Motor listrik yang akan dibeli berjumlah lima unit. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.
(azh/dhn)
