Ada poin baru dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dewan Aglomerasi yang sebelumnya diatur bakal dipimpin Wakil Presiden, kini disepakati bakal ditunjuk presiden dengan ketentuan penunjukannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden.
Perubahan dalam draf RUU DKJ itu disepakati dalam rapat rapat Panja RUU DKJ yang berlangsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2024). Rapat ini dihadiri perwakilan pemerintah hingga DPD RI.
Awalnya Anggota Baleg DPR RI Taufik Basari menyoroti rumusan Dewan Aglomerasi akan dipimpin wakil presiden RI. Tobas, sapaan Taufik, menegaskan Indonesia menganut sistem presidensial sehingga ini dinilainya kurang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Apabila kemudian Dewan Kawasan Aglomerasi ini dianggap terlalu berat apabila semua ditujukan kepada presiden, tapi itu bisa dilaksanakan oleh pihak lain, tetap tanggung jawab tetap harus ada di presiden secara atributif,” kata Tobas.
“Tetapi kita coba mendiskusikan membuka ruang bagi presiden untuk mendelegasikan kewenangan ini atau memberikan mandat kewenangan ini kepada pihak tertentu terserah itu siapa, mau menko mau wakil presiden. Tapi bentuknya bukan atributif menurut undang-undang supaya kita tidak melanggar konstitusi,” imbuh politikus Partai NasDem itu.
Rumusan Baru soal Dewan Aglomerasi
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas kemudian mendiskusikan soal usulan rumusan baru mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi. Rumusan baru itu menyatakan presiden lah yang akan menunjuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Meski demikian, presiden nantinya berhak menentukan siapa yang bakal didelegasikan untuk memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi, termasuk wakil presiden.
“Jadi ayat 3 nya itu, Dewan Kawasan, itu… itu langsung diketik ya, ini usulan aja, Pak, apakah disetujui atau tidak. Ketua dan anggota Dewan Kawasan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Oke? Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan itu diatur dalam Peraturan Presiden. Jadi ditunjuk lewat Keputusan Presiden,” kata Supratman.
“Artinya kan dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, sudah. Problem ketatanegaraan kita menjadi selesai,” imbuh dia.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera setuju dengan rumusan baru tersebut. Mardani menyebut tak masalah jika nantinya presiden tetap menunjuk wakil presiden untuk memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi.
“Saya setuju dengan draf yang dibuat pimpinan karena memang kita sistemnya presidensial. Bahwa nanti presiden tetap menunjuk wakil presiden, nggak ada masalah,” kata Mardani.
“Jadi kita setuju yang rumusan baru, Pak, ya?” ujar Supratman mengetok palu tanda persetujuan forum.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya
