Jakarta –
Sebanyak empat debitur dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terindikasi fraud yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Apa saja yang ditelusuri Kejagung?
“Jadi penyelesaian kasus ini, perkara ini, sebenarnya awalnya mau diserahkan ke JAMDatun. Tapi ketika kita melakukan suatu penelitian, ternyata ada unsur fraud, ada unsur penyimpangan dalam pemberian fasilitas ataupun pembiayaan kredit dari LPEI kepada para debitur tadi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, dikutip Selasa (19/3/2024).
“Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, maka kita serahkan bidang khusus untuk recovery aset Kemenkeu,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, status dari keempat debitur terduga korupsi tersebut masih belum ditentukan.
“Hari ini baru dilakukan penyerahan oleh kementerian keuangan sehingga statusnya belum kami tentukan. Nanti setelah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman diskrimsus, akan ditentukan statusnya,” ujarnya.
Ketut mengatakan kasus tersebut akan segera ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurut Ketut, status kasus ini akan ditentukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan.
“Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya,” ucap Ketut.
Ketut menyebutkan empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan. Perusahaan-perusahaan tersebut terdeteksi melakukan kecurangan sejak tahun 2019. Indikasi ini ditemukan oleh tim gabungan dari BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Keuangan Kementerian Keuangan.
“Ini temuan dari 3 tim gabungan, ada BPKP, ada Jamdatun, dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Ini 2019 baru terdeteksi bahwa (empat debitur) mengandung fraud,” ungkapnya.
Selain empat debitur, tim gabungan menyebut ada enam debitur lain juga terindikasi fraud. Namun enam debitur tersebut belum diungkapkan.
“Sementara empat perusahaan dulu, yang enam masih di-keep oleh tim gabungan,” pungkasnya.
(bel/yld)
