Jakarta –
UU Informasi dan Teknologi (UU ITE) telah mengalami beberapa perubahan. Meski demikian, masih ada warga yang khawatir dengan UU tersebut.
Salah satunya soal pasal pencemaran nama baik yang diatur di UU itu. Nah, hal itu menjadi pertanyaan pembaca. Berikut pertanyaan pembaca:
Halo detik’s Advocate
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya mau tanya. Apakah perusahaan/korporasi berhak melaporkan pencemaran nama baik dengan UU ITE?
Saya baru saja membuat status di Facebook dan sudah saya delete. Takutnya, perusahaan yang saya sebut tidak terima dan melaporkan ke pihak kepolisian.
Terima kasih
MY
JAWABAN
Halo MY …
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih sudah menanyakan permasalahan hukum yang sedang dialami ke kami. Kami harap apa yang MY alami segera berakhir.
Menjawab pertanyaan tersebut, kami menyarankan kepada MY untuk tetap sehat menggunakan dan bersuara di media sosial. Sebab, tulisan kita di media sosial dibaca oleh seluruh orang di penjuru dunia.
Menjawab pertanyaan MY, kami mengutip Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/ No. KB/2/V1/2021 (SKB UU ITE) yang menyatakan bahwa :
“Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa badan hukum tidak dapat melaporkan perkara pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang diatur dalam SKB UU ITE.
Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:
Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Demikian jawaban dari kami
Terima kasih
Tim Pengasuh detik’s Advocate
Tentang detik’s Advocate
detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.
Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.
Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.
Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com
Pertanyaan ditulis dengan runtut dan lengkap agar memudahkan kami menjawab masalah yang anda hadapi. Bila perlu sertakan bukti pendukung.
Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.
(asp/haf)
