Jakarta –
Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf memberikan catatan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Depok yang menerapkan pakaian adat jadi seragam sekolah. Dede menyarankan siswa yang tidak mampu tidak disanksi jika tidak menerapkan kebijakan itu.
“Asal tidak menjadi beban bagi orang tua siswa, terutama yang tidak mampu. Dan sebaiknya tidak perlu ada sanksi jika siswa tidak mampu membelinya,” kata Dede kepada wartawan, Rabu (17/4/2024).
Dede meminta sekolah harus transparan dalam melaksanakan kebijakan itu. Dia mengingatkan jangan sampai kebijakan itu justru disalahgunakan sebagai bisnis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sekolah juga harus transparan mengadakan seragam. Jangan nanti jadi bisnis tekstil,” ujar dia
Sebelumnya diberitakan, Disdik Depok akan menerapkan pakaian adat untuk seragam pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA. Penerapan pakaian adat untuk seragam pelajar ini akan berlaku pada tahun ajaran baru.
“Jenis baru mengenai seragam sekolah yang akan digunakan oleh para siswa jenjang SD hingga SMA tersebut adalah pakaian adat,” kata Kadisdik Kota Depok Siti Chaerijah saat dihubungi wartawan, Rabu (17/4).
Siti menjelaskan aturan seragam sekolah itu tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022. Terdapat 3 jenis seragam yang digunakan pelajar saat ini, yakni seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat.
“Dalam Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan, ada tiga jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD hingga SMA, yakni pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat,” tuturnya.
(fca/azh)
