Jakarta –
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 di KPU. Lalu lintas di depan KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat akan ditutup secara situasional.
“Rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Jika ekskalasi meningkat maka Jl Iman Bonjol depan kantor KPU RI kita tutup,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).
Di sisi lain, polisi juga mengantisipasi demo di depan KPU. Masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Silakan warga yang akan melewati Jalan Imam Bonjol untuk mencari jalan alternatif karena ada masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di Kantor KPU RI,” katanya.
KPU Dijaga 4.266 Personel
Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengamankan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden di KPU. Total ada 4.266 personel gabungan yang disiagakan untuk mengamankan rapat pleno sekaligus demo warga.
“Personel gabungan TNI-Polri akan disiagakan dan ditempatkan di beberapa titik lintasan massa yang akan menyampaikan pendapatnya di kantor KPU RI,” kata Susatyo
Susatyo mengimbau massa aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain. Mantan Kapolresta Bogor Kota ini mengimbau pendemo untuk menyampaikan aksinya dengan tertib dan tanpa melanggar aturan.
“Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang pernyataan pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang memberikan persetujuan di muka umum harap dipatuhi. Hindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian dan ketertiban,” bebernya.
Polisi Dilarang Bawa Pistol-Sangkur
Susatyo juga menekankan kebijaksanaan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kepada personel yang melakukan pengamanan dilarang menggunakan senjata api dan sangkur. Personel diharapkan mengedepankan sikap humanis saat mengamankan massa aksi.
“Kepada seluruh Personil yang terlibat pengamanan tidak ada satupun yang membawa senjata api maupun sangkur. Provost dan komandannya cek langsung anggotanya pastikan tidak ada yang membawa senjata api dan sangkur. Bertindaklah persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta laksanakan tugas sesuai Prosedur. Tidak ada gerakan dan tindakan secara pribadi, semua perintah dan kendali dari saya. Kegiatan ini merupakan momentum dan sejarah kita dalam melaksanakan tugas. Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional,” pungkasnya.
(mei/dhn)
