Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menggodok sembilan nama calon anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode mendatang. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan pansel harus berintegritas.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Minggu (12/5/2024). Burhanuddin awalnya menjelaskan tren merosotnya kepercayaan publik terhadap KPK berdasarkan sejumlah survei.
“KPK harus hati-hati kalau trust-nya terus-menerus merosot. Apapun yang dilakukan KPK itu akan ditolak oleh publik. Ini adalah lonceng kematian untuk lembaga apapun. Kalau misalnya trust-nya buruk sehingga apapun yang dikeluarkan akan mengalami resistensi,” kata Burhanuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Burhanuddin berharap Jokowi cermat dalam menentukan susunan Pansel Capim KPK dengan melihat situasi KPK saat ini. Burhanuddin mengingatkan pemilihan pansel akan menentukan citra publik terhadap Jokowi yang segera mengakhiri jabatannya.
“Menurut saya ini kesempatan terakhir untuk Pak Jokowi memberikan legacy sekaligus menaikkan motivasi publik beliau punya komitmen meninggalkan warisan yang positif. Caranya pilih Pansel yang baik yang memberi keyakinan publik bahwa Pimpinan KPK dan Dewas ke depan memberikan optimisme dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Burhanuddin mengatakan dukungan publik terhadap KPK juga menurun gara-gara berabgai persoalan internal KPK. Dia menyinggung kasus dugaan pemerasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap SYL. Burhanuddin mengajak semua pihak ikut mengawasi pemilihan Pansel Capim KPK demi perbaikan KPK.
“Karena melalui pemilihan Pansel yang baik, yang berintegritas kita punya ekspektasi lahir Pimpinan KPK dan Dewas yang lebih kredibel berintegritas lebih berani dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Burhanuddin menilai langkah Jokowi dalam menentukan Pansel Capim KPK juga berdampak pada citra pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Karena dampaknya nanti kepada pak Prabowo kalau misalnya proses pimpinan KPK tidak sesuai ekspektasi karena pemilihan Pansel pimpinan KPK dan Dewas yang di luar ekspektasi dan kurang berintegritas, maka apapun yang dilakukan pemerintahan mendatang itu akan dianggap bagian dari masa lalu yang kelam terkait pemberantasan korupsi yang terus menerus mengalami penurunan,” jelasnya.
Burhanuddin kembali mengingatkan semua pihak untuk mengawasi proses pemilihan Pimpinan KPK. Dia berharap Presiden Jokowi cermat dalam menentukan susunan Pansel Capim KPK nantinya.
“Jadi arahnya harus disasar atau dialamatkan kepada beberapa pihak. Satu kepada pemerintahan Jokowi karena ini di ujung jabatan beliau, tapi di saat yang sama juga harus didesakkan kepada Pak Prabowo karena bagaimanapun pak Prabowo nanti yang akan terkena dampaknya,” kata dia.
“Apakah dapat getah atau nangkanya itu, ditentukan keputusan pemerintah sekarang dalam menetapkan susunan Pansel Pimpinan KPK atau Dewas. Apakah Pansel itu berintegritas, berani, itu juga ditentukan oleh apa yang kita desakkan hari ini,” pungkasnya.
(wnv/haf)
