Jakarta –
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Benny Sweny, mengatakan pihaknya memastikan hak-hak masyarakat asli Papua terpenuhi. Terkait rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2024, ia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat asli Papua.
“Sebagai lembaga representasi prural orang asli Papua, kami mempunyai tugas dan wewenang memastikan hak-hal orang asli Papua dapat terwujud dalam kerangka implementasi otonomi khusus di Papua. Kami menyampaikan bahwa Polda Papua memberikan layanan inovatif, kreatif dalam seleksi Bintara Polri Tahun Anggaran 2024,” kata Benny dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).
Benny berterima kasih pada Jenderal Sigit atas kebijakan afirmatif terkait kuota penerimaan Bintara untuk di Papua. Rasa terima kasih itu juga dia tunjukkan dengan memanjatkan doa untuk Jenderal Sigit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan kebijakan afirmatif dengan memberikan alokasi 2.000 bintara Polda Papua tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, dan juga karier bagi Bapak Kapolri yang sudah memberikan perhatian dan kebijakan kuota 2.000 untuk Bintara di Polda Papua,” ungkap Benny.
Benny berharap banyaknya masyarakat asli Papua yang menjadi abdi negara dapat membawa dampak positif bagi masa depan Papua. “Sehingga nantinya yang telah ikut pendidikan tentunya kembali ke masyarakat untuk membangun Papua lebih baik di masa depan,” sambung Benny.
Kebijakan Memudahkan Pendaftar dari Papua Pegunungan
Benny memaparkan sejumlah kebijakan afirmatif dalam rekrutmen Polri 2024 di Papua, yang dimaksudnya salah satunya adanya sub panitia daerah di Kabupaten Mimika. Keberadaan subpanda ini, ujar Benny, memudahkan anak-anak di Papua Pegunungan mengikuti seleksi masuk Polri.
“Proses pendaftaran yang mudah dengan adanya subpanda. Sehingga anak-anak Papua yang ada di Pegunungan, yang dulunya dua kali terbang sampai ke Jayapura untuk daftar diri, sekarang lebih efisien dan efektif langsung di titik Kabupaten Mimika, langsung dapat mendaftar,” ucap Benny.
Benny juga menyebut selain batas usia maksimal calon siswa yang diubah dari 21 menjadi 25 tahun, kesempatan bagi masyarakat asli Papua semakin luas karena adanya kebijakan tinggi badan minimal. Benny menuturkan kebijakan tinggi badan ini menbuka kesempatan bagi generasi muda di Lapada dan Meepago mengikuti rekrutmen anggota Polri.
“Dari kriteria tinggi badan yang secara khusus diberikan batasan kepada OAP di pegunungan maupun di pesisir, dengan tinggi badan yang minimal begitu, sehingga memberikan kesempatan untuk anak-anak kita juga yang di Pegunungan, khususnya di wilayah adat Lapago dan Meepago untuk dapat ikut mendaftar seleksi Bintara ini,” terang Benny.
Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mendorong para kapolres di Papua aktif melakukan sosialisasi rekrutmen Polri, mengingat yang direkrut penduduk asli Papua, juga anak-anak yang lahir dan besar di Papua.
Irjen Dedi menambahkan, 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).
Untuk diketahui jumlah pendaftar dalam rekrutmen Polri di Polda Papua mencapai 13.949 orang. Dari total pendaftar, sebanyak 9.411 orang lolos tahap verifikasi.
Berdasarkan data yang ada, selama 3 tahun terakhir, Polda Papua telah merekrut 3.939 orang personil Polri, dengan rincian 2.167 personel pada 2021, 794 personel personel pada tahun 2022 dan 978 personel pada 2023.
(aud/isa)
