Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut banyak pihak yang meminta pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) meski masih dalam tahap pembangunan. Beberapa diantaranya dokter hingga pegawai negeri sipil (PNS).
“Jadi yang ke kami sih belum ada (penolakan pindah ke IKN) yang tertulis. Justru yang tertulis yang datang ke saya, mereka yang tidak masuk skema pindah, ingin pindah. Ada dokter, PNS, karena mereka ingin mendapatkan suasana yang baru,” kata Anas di kantornya, Minggu (26/5/2024).
Anas mengatakan mereka meminta pindah ke IKN untuk mendapatkan udara yang lebih baik dibandingkan dengan situasi hiruk pikuk DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena bagi dia, kemewahan bukan lagi hiruk pikuk seperti di Jakarta, tapi dia ingin mendapatkan kesehatan, oksigen yang bagus. Jadi memang cara pandang orang berbeda,” ujarnya.
Namun demikian, Anas menyebut pemindahan tahap I ASN ke IKN masih dibahas bersama Kementerian dan otorita. Rapat koordinasi juga membahas Kementerian dan eselon mana saja yang nantinya akan pindah terlebih dahulu ke sana.
“Ternyata keputusannya, bukan lagi menteri ini dulu atau menteri yang ini belakangan. Tapi diputuskan setiap kementerian, ada eselon yang pindah atau ditugaskan nantinya. Mulai skema dari 11 ribu, skema 14 ribu, skema 6 ribu, sampai skema 3.216 sudah kita siapkan sesuai dengan kehunian yang siap sekarang,” tuturnya.
Pemindahan tahap I sendiri akan dilakukan setelah bulan Agustus 2024. Sekitar 3.246 hunian disiapkan untuk ASN yang pindah pada tahap I.
“Jadi sampai September nanti menurut Pak Basuki Menteri PU, dan koordinasi dengan IKN itu yang siap 3.246,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga masih menggodok terkait insentif yang nantinya akan diberikan kepada para ASN yang pindah ke IKN. Namun dia menegaskan, nantinya akan ada insentif tambahan untuk para ASN.
“Jadi insentif ini memang menjadi poin arahan bapak Presiden (Joko Widodo). Tetapi kita belum putuskan skenario 1 atau 2 atau 3 yang akan diberikan. Yang pasti akan ada insentif di luar insentif yang diterima mereka ketika di Jakarta. Kami masih menunggu rapat bersama OIKN dan bapak Presiden terkait dengan insentif yang akan diterima ke IKN,” pungkasnya.
(wnv/azh)
