Jakarta –
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan polemik Tapera kepada Komisi V DPR usai ramai disoroti publik karena sistem iuran yang memotong dari gaji pegawai. Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI menyetop penjelasan umum Menteri Basuki. Mengapa?
Basuki memberi penjelasan untuk menjawab anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri. Irine sebelumnya menyoroti jawaban-jawaban Basuki kepada publik serta jawaban pemerintah soal Tapera yang dinilainya kurang memadai.
“Kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP Tapera, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang Tapera. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Irine tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800 ribu per tahun. Ini berdasarkan survei Susenas kalau tidak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang, yang belum memiliki rumah 1,8 juta,” kata Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah, kata Basuki, melakukan pembiayaan bukan dari APBN, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui persetujuan DPR dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mulai dari 2010 sampai 2024.
“Dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari Rp 105 triliun. Itu pun bisa, nanti beliau (BP Tapera) bisa menjelaskan lebih detail, membawa kredit lebih dari Rp 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu,” ujar Basuki.
“Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang diselenggarakan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan,” imbuhnya.
Salah anggota Komisi V DPR bernama Ridwan kemudian menginterupsi rapat di tengah penjelasan Basuki. Ridwan menilai pembahasan Tapera sebaiknya dilakukan di dalam rapat khusus.
“Ketua, barangkali begini ketua kalau boleh interupsi, kalau boleh Pak Menteri nanti kita rapat khusus saja kita bahas soal ini. Agak panjang persoalannya ini karena banyak masalah kita hadapi tentang ini Pak,” ujar Ridwan.
“Baik saya setuju, Pak. Untuk terkait Tapera, Pak Menteri, kami akan agendakan khusus nanti…,” kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menimpali Ridwan.
Namun, Basuki ingin menjelaskan polemik Tapera secara umum sehingga public dapat mengetahui apa sesungguhnya Tapera itu. Menurut Basuki, Tapera menjadi salah inovasi untuk kepemilikan rumah.
“Mungkin, anu, Pak Ketua, tidak detail tapi secara umum sehingga bisa diketahui opo iku Tapera. Mungkin,” ujar Basuki.
“Tapera ini sebenarnya salah satu bidang inovasi pembiayaan Tapera. Ya kan. Untuk itu Pak Heru silakan sebentar, Pak Heru. Mohon izin, Pak, supaya jelas,” imbuh Basuki meminta izin kepada Komisi V DPR.
Meski demikian, Lasarus tetap dengan sikapnya yakni menyetujui rapat khusus membahas Tapera di Komisi V DPR. Sebab, polemik Tapera mendapat banyak sorotan dan keberatan sejumlah pihak.
“Saya nuwun sewu Pak Menteri, ya, saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Kami akan agendakan khusus Pak untuk Tapera ini kita rapat khusus terkait Tapera supaya nanti tuntas karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya maka bahasa saya di media saya bilang saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha,” ucap Lasarus.
Titik paling rumit Tapera, kata Lasarus, adalah soal pihak yang gajinya mau dipotong keberatan, sedangkan yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut Lasarus yang harus dicarikan jalan keluarnya terlebih dahulu.
“Oleh karenanya kami akan mengundang dulu semua pihak Pak. Kami rapat dulu nanti kita undang dunia usaha, kita undang mungkin nanti perwakilan para buruh, baru nanti kita undang teman-teman dari Tapera. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya Pak Menteri. Nuwun sewu Pak Menteri, mohon izin,” sebut Lasarus.
“Jadi saya sepakat dengan Pak Ridwan jadi nanti saja kita dengarkan penjelasan soal Tapera ini setelah beberapa tahapan nanti kami lakukan,” imbuhnya.
Menteri PUPR Basuki pun menghentikan penjelasan mengenai Tapera. Basuki melanjutkan menjawab pertanyaan anggota DPR lainnya.
(rfs/gbr)
