Jakarta –
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berkomentar soal kriteria calon pimpinan KPK periode mendatang. Dia menekankan pimpinan KPK harus memiliki integritas yang tinggi.
“Pimpinan yang ideal, satu, dia berintegritas. KPK itu integritasnya sedikit di atas yang lain. Dia bukan sombong, bukan. Kalau dia sama dengan yang lain, selesai, gitu kan. Kita harus seperti pendirian yang awal,” kata Pahala di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Pahala mengatakan calon pimpinan KPK harus menyadari tantangan memimpin lembaga pemberantasan korupsi. Dia menyebut para calon pimpinan KPK bahkan harus rela hidup susah demi menjaga integritas diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Integritasnya harus di atas. Urusan itu jadi susah hidup, biarin aja. Itu risiko masuk KPK. Kan gitu ya. Jadi integritas itu tidak boleh ditawar,” ujar Pahala.
Selain memiliki integritas, Pahala mengatakan calon pimpinan KPK harus memiliki kompetensi. Dia menilai menjadi pimpinan KPK hanya bermodal jujur tanpa kemampuan manajerial yang mumpuni juga akan berakhir sia-sia.
“Jangan cari yang cuma berintegritas doang. Kompetensi perlu dong. Leadership, managerial, gitu ya. Kalau cuma nyari jujur doang mah repot gitu kan. Ini organisasi yang didirikan dengan tujuan khusus gitu loh. Karena tidak optimum di sana dan di sini maka kita bentuk. Nah kalau cuma modal jujur doang mah repot gitu ya,” katanya.
Pahala juga berharap Pansel Capim KPK periode 2024-2029 bersedia berdiskusi dengan pimpinan hingga Dewas KPK saat ini. Dia mengatakan masukan dari internal KPK akan membantu pansel untuk memetakan sosok pimpinan ideal yang dibutuhkan KPK.
“Bertanya lah ke KPK ya, baik pimpinan, dewas, dan para deputi lah kalau saya bilang, mewakili pegawai. Kenapa kita perlu ini? Karena, ini saya gini-gini udah dua kali nih, periode. Kayaknya yang tau kebutuhan KPK tuh antara lain ya pegawai KPK,” jelas Pahala.
Lebih lanjut Pahala juga berharap pansel dapat bekerja secara transparan dalam menyeleksi capim KPK. Dia meminta tidak ada capim yang diloloskan karena hanya sekadar titipan pihak tertentu.
“Jadi kalau emang bagus ya bagus lah dia, gitu kan. Ini kan pansel ini teknis sebenarnya, urusan nanti dari Istana ke DPR dipilih model apa kita nggak tahu. Tapi paling nggak dari pansel itu harus dia bener-bener ya murni aja gitu loh. Kalau assessment, assessment. Kalau score, score. Segala macem gitu ya. Jadi nggak ada titipan bahwa ini jalur ini harus ada wakil, jalur itu harus ada wakil, kira-kira gitu ya,” pungkas Pahala.
(ygs/lir)
