Jakarta –
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) mengajukan anggaran senilai Rp 155 Triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Utut mengatakan nilai tersebut merupakan gambaran secara keseluruhan.
Adapun hal itu disampaikan Utut usai Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAU hingga KSAL. Kemenhan diwakili oleh Wamenhan Muhammad Herindra.
“Nggak usah, ini orang yang committed (berkomitmen -red), kan rapatnya dibilang tertutup, kalau saya ngomong ke kamu berarti saya mencederai kesepakatan di sana,” kata Utut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Utut mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp 155 triliun. Untuk Angkatan Darat jumlah anggaran yang diusulkan sebesar Rp 54 triliun, sementara Angkatan Laut senilai Rp 20 triliun dan Angkatan Udara Rp 18 triliun.
“Kalau anggaran besarnya boleh, tapi kalau peruntukannya kan namanya tertutup, anggaran besarnya bisa kamu Google, anggarannya Rp 155 Triliun di Kemhan-nya yang tertinggi, kemudian di Angkatan Darat Rp 54 Triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 Triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 Triliun, terus kemudian tadi di Mabes atau Panglima itu Rp 9,3 Triliun,” ucap Utut.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya mengajukan anggaran standar ke DPR RI. Ia menyebut anggaran di TNI baru terealisasi 33 persen dari 100 persen anggaran yang diajukan.
“Memang saya mengajukan standar. Tapi dari, biasanya kan dari, kan ada istilahnya dia pagu indikatif jadi kita ada rencana kebutuhan, kemudian dari Kemenkeu ada pagu indikatif. Kita harapkan rencana kebutuhkan kita 100 persen diberikan, tap sekarang baru 30 persen,” ujar Agus.
“Ya dari 100 persen baru 32 persen. Tapi kita ajukan terus,” sambungnya.
Adapun hari ini Komisi I mengelar rapat kerja dengan Kemhan berserta jajaran TNI. Rapat dilakukan secara tertutup mengingat berkaitan dengan pengadaan alutsista, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
“Karena rapat ini bersifat anggaran yang tentunya menyangkut alutsista maka rapat ini biasanya dilakukan secara tertutup. Dari pimpinan tetap akan menawarkan kepada pemerintah apakah rapat ini perlu dilakukan dengan sifat tertutup?” ujar Meutya yang disetujui peserta rapat.
“Baik saya rasa cukup dengan demikian saya meminta persetujuan untuk membuka rapat dengan sifat tertutup,” imbuhnya.
(dwr/dnu)
