Jakarta –
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Andi Najmi Fuaidi mencecar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian terkait permasalahan Sirekap yang sempat terjadi di Pemilu 2024. Andi juga menyoroti bagaimana peran dari BSSN terkait pemberantasan judi online di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.
“Ketika terjadi proses demokrasi kemarin, semua tahu bahwa sirekap KPU itu sempat bermasalah dan saya kira bukan sempat lagi, cukup lama bermasalah kalau dihitung waktunya. Kira-kira itu kalau dari kacamata BSSN itu problemnya dimana? Kan hal ini sebenarnya sangat mudah diantisipasi apalagi oleh BSSN,” kata Andi dalam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian menyinggung soal maraknya kasus judi online di Indonesia. Andi juga ingin mengetahui peran dari BSSN dalam memberantas judi online tersebut.
“Judi online seperti apa Pak? Bisa nggak BSSN segala kekuatannya ke sana bisa diarahkan kekuatannya untuk minimalisir. Atau barangkali ada perspektif lain, seperti apa sih kalau, bukan dibolehkan, kalau saya bilang dilegalkan saya anggota F-PKB bisa kena sanksi Pak,” ucap Andi.
“Ini harus diurus serius lah judi online terlalu banyak korbannya saya kira BSSN punya tanggung jawab di sini,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu Kepala BSSN memutuskan untuk menjawab pertanyaan secara tertulis. Sementara terkait pembasahan judi online rapat dilakukan secara tertutup.
“Kami akan tindak lanjuti apa yang disampaikan, mohon izin mohon karena ini ke depan ada hal-hal yang judi online dan sebagainya, mungkin bisa tertutup Bapak,” ujar Hinsa.
“Kita mohon, kita persilahkan,” ucap Utut menimpali.
Ditemui usai rapat, Hinsa menjawab soal Sirekap yang memenuhi beberapa permasalahan saat digunakan di Pemilu 2024. Ia mengatakan penggunaan Sirekap telah diinstruksikan untuk dievaluasi.
“Sirekap itu kan tentu yang pemilik dalam hal ini KPU dengan yang membangun, tapi kita tetap berkoordinasi, dievaluasi dari yang kemarin itu mereka sedang kerjakan, mereka evaluasi juga untuk tentunya lebih baik lah nanti di Pilkada serentak,” ujar Hinsa.
“Tentu kita dari sisi keamanannya tetap kita laksanakan seperti kemarin bagaimana supaya tidak ada serangan yang mengganggu,” sambungnya.
Ia mengatakan KPU juga akan mengevaluasi hal tersebut.Ia berharap Pilkada 2024 berjalan dengan lancar.
“Jadi kita memang bekerja keras mudah-mudahan dan saya yakin KPU dengan yang membangun aplikasi ini akan mengevaluasi dan sudah dilaksanakan evaluasi kita monitor juga, mereka perbaiki, sehingga nanti pada pelaksanaan Pilkada serentak ini bisa berfungsi dengan baik kita berharap gitu ya,” imbuhnya.
(dwr/dwia)
