Sanur –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap progres pendaftaran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, penyelesaian telah mencapai angka 94,4 persen dari target pada 2024.
“Alhamdulillah hingga akhir Mei tahun 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah dan 91,7 bidang tanah di antaranya telah bersertifikat. Hasil ini signifikan, telah mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024,” kata AHY dalam acara Reforma Agraria (RA) Summit 2024 di Sanur, Bali, Sabtu (15/6/2024).
Di sisi lain, jika disandingkan dengan target 2025, ia menjelaskan kinerja Kementerian ATR/BPN menyentuh angka 89 persen. Sehingga, hal ini merupakan capaian yang sangat baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mencapai 89 persen jika dihadapkan pada total target hingga akhir 2025, yaitu 126 juta bidang tanah,” ujarnya.
AHY kemudian memaparkan capaian yang dia lakukan setelah 100 hari menjadi sebagai Menteri ATR. AHY mengatakan ATR/BPN di bawah kepemimpinannya telah mendaftar 2,4 juta bidang tanah, terhitung sejak 21 Februari 2024.
“Dalam 100 hari kerja, kami juga telah berhasil mendaftar 2,4 juta bidang tanah, sejak 21 Februari 2024. Untuk itu, kami optimistis, insyaallah, target PTSL tersebut dapat tercapai,” kata AHY.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa program pendaftaran tanah secara masif ini, telah memberikan kontribusi terhadap pertambahan nilai ekonomi (economic value added/EVA), yakni sebesar Rp 6.519 triliun. Sehingga dalam 100 hari kerja, kontribusi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp 215,8 triliun.
“Hal ini bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan nilai Hak Tanggungan (HT). Dalam 100 hari kerja, kontribusi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp 215,8 triliun,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan tiga pesan kepada AHY saat resmi dilantik menjadi Menteri ATR/BPN, empat bulan yang lalu.
“Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (21/2).
Lalu, Jokowi juga meminta hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon. Menurutnya, banyak pihak yang masih belum terealisasi HGU-nya.
“Yang kedua target untuk HGU (hak guna usaha) carbon trading, yang berkaitan dengan PP, itu segera diselesaikan karena banyak yang ingin masuk,” kata Jokowi.
Terakhir, Jokowi juga meminta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperbanyak. Dia berharap AHY bisa menyelesaikan semua itu.
“Yang ketiga berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk PTSL harus bisa kita selesaikan, saya rasa itu,” pungkasnya.
(bel/lir)
