Bali –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berharap adanya penambahan pagu anggaran untuk menunjang program kerja periode 2025. Pernyataan itu menanggapi sinyal lampu hijau dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, perihal penambahan pagu anggaran yang dimohonkan menjadi Rp 14 triliun.
“Ada dukungan, dorongan dan dukungan sebetulnya dari DPR, dari Komisi II agar Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan peningkatan anggaran,” ujar AHY kepada wartawan di Sanur, Bali, Sabtu (15/6/2024).
Diketahui, permohonan itu disampaikan dikarenakan adanya penurunan anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya. ATR/BPN hanya mendapat Rp 6,5 triliun yang jumlahnya lebih kecil atau selisih Rp 800 miliar dari sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ya pasti kita berharap ada tambahan sehingga mencukupi apa yang kami sedang jalankan,” tuturnya.
AHY menjelaskan bahwa untuk mencapai target yang diberikan Presiden Joko Widodo soal Reforma Agraria yakni pendaftaran 126 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), membutuhkan dana cukup besar.
“Karena berbicara Reforma Agraria ya, termasuk juga bagaimana kita bisa menuntaskan target-target PTSL misalnya, termasuk juga redistribusi tanah, konsolidasi tanah,” ucapnya.
Terlebih, ada beberapa perintah Jokowi yang masih jauh dari target. Sehingga, akan dilakukan manuver untuk memenuhinya, termasuk mencari anggaran lainnya hingga usulannya meminjam di bank dunia.
“Karena dengan itu kita bisa lebih menghidupkan dan memudahkan para investor untuk menanam modal dan capital. Nah ini penting dan mutlak untuk dijalankan. Kami juga tentu sangat bersimpati pada prioritas anggaran pemerintah yang lainnya karena kan bukan hanya kementerian ATR BPN yang punya prioritas, ada juga maksudnya yang lain juga punya prioritas, oleh karena itu kami tidak tinggal diam, kami mencoba untuk dari mana kira-kira bisa mencari anggaran lain nah itulah mengapa kami juga serius untuk mengawal negosiasi dengan pihak bank dunia,”ujarnya.
“Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan semacam skema bantuan atau pinjaman lunak, soft loans yang digelar dengan mekanisme yang baik 5 tahun ke depan, sehingga mudah-mudahan juga bisa memberikan support terhadap kegiatan reforma agraria dan menuntaskan target-target kami,” pungkansnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempersilakan Kementerian ATR/BPN mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp 14 triliun lebih. Ia berjanji akan meminta Kementerian Keuangan merealisasikan penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
“Komisi II ada anggota banggar (badan anggaran). Kami akan mendorong Kementerian Keuangan, bukan hanya Rp 14 triliun. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN supaya anggarannya dievaluasi kembali,” kata Juni di Denpasar, Bali, Jumat (14/6).
Juni mengatakan penambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN. Terutama, terkait upaya mengintegrasikan layanan pertanahan dengan kementerian yang lain.
Upaya integrasi itu, Juni berujar, butuh banyak biaya. Menurutnya, pegawai di kementerian itu juga membutuhkan biaya saat melaksanakan tugasnya. Terlebih jika berkaitan dengan hukum.
“Karena dalam praktiknya, hampir 40 persen, kepala kantor pertanahan itu selalu terganggu ketika harus berurusan dengan para APH (aparat penegak hukum),” kata Juni.
(bel/dnu)
