Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengemukakan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait karut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Timwas menyebut sudah ada 9 fraksi yang menyetujui dibentuknya Pansus Haji.
“Karena haji ini banyak melibatkan unsur lintas komisi, banyak menteri yang terkait, jadi kami sepakat dengan beberapa teman-teman fraksi, 9 fraksi yang di DPR RI yaitu perlunya ada untuk dilakukan Pansus,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Timwas Haji DPR, Abdul Wachid, kepada wartawan di Madinah, Senin (24/6/2024).
Abdul Wachid menyampaikan dari hasil pemantauan di lapangan, Timwas Haji menemukan banyak persoalan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Di antaranya persoalan tenda jemaah haji di Arafah dan Mina, katering hingga permasalahan pembayaran dam (denda).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara di Komisi VIII saja, tapi ini harus kita bawa (dalam Pansus), karena Komisi VIII itu sangat terbatas terkait mitra kita, mitra kita hanya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial yang tidak ada hubungannya dengan haji,” katanya.
Politikus Gerindra ini menepis tudingan politisasi terkait pembentukan Pansus Haji. Menurutnya, Pansus Haji dibentuk bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya.
“Pansus ini tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk evaluasi perbaikan ke depan,” tegas Abdul Wachid.
“Jadi gini, kalau ada yang menekankan pansus politisasi ya ndak benar, tapi kalau ini dilakukan oleh teman-teman di DPR, teman-teman politisi ya memang politik. Tapi tujuannya lain, bukan mempolitisasi yang menjatuhkan, tapi politik untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji yang sudah sekian kali dilakukan dari dulu sampai sekarang belum ada perbaikan,” tegasnya lagi.
Ia mencontohkan, salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah mengenai diplomasi Pemerintah RI dengan Arab Saudi, kaitannya dengan maktab. Diplomasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemenag, tetapi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga perlu turun.
“Karena haji ada di Arab Saudi, ya perlunya diplomasi negara dengan negara (G to G). nah ini kan tidak bisa hanya dilakukan dari unsur Kementerian Agama saja, perlu dengan Kementerian Luar Negeri, perlu penekanan antara raja (Saudi Arabia) dengan presiden ke depan, ya ini tujuannya adalah untuk perbaikan ke depan,” paparnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
