Penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah dibayari cicilan apartemennya oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun SYL mengaku tak punya niat apa-apa terkait hal tersebut.
Dirangkum detikcom, Senin (24/6/2024), pembayaran cicilan apartemen Nayunda oleh terdakwa SYL terungkap saat dirinya bersaksi dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan SYL, Kasdi Subagyono, serta Muhammad Hatta di PN Tipikor Jakarta pada Rabu (29/5). Nayunda mengaku meminta hal ini secara langsung kepada SYL.
Awalnya, hakim ketua Rianto Adam Pontoh mempertanyakan fasilitas apa saja yang didapatkan Nayunda dari Kementerian Pertanian (Kementan). Nayunda mengaku tidak mendapatkan fasilitas dari Kementan. Namun Nayunda mengatakan meminta SYL membayarkan cicilan apartemen miliknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Apakah ada lagi yang Saudara terima dari fasilitas Kementan?” tanya hakim.
“Kalau fasilitas tidak ada sih, Pak, cuma saya pernah minta tolong langsung ke Pak Menteri,” kata Nayunda.
“Saudara minta tolong apa?” tanya hakim kembali kepada Nayunda.
“Untuk bayaran cicilan apartemen sih, Pak, saat itu,” kata Nayunda.
Hakim lantas mempertanyakan sumber uang yang diberikan untuk apartemen Nayunda. Nayunda mengaku uang tersebut uang pribadi SYL lantaran diberikan secara langsung oleh SYL.
“Apakah Saudara tahu membayar cicilan dari uang pribadi Menteri atau kementerian?” kata hakim.
“Setahu saya uang pribadi, Pak, karena ngasihnya langsung,” kata Nayunda.
“Langsung ke Saudara?” kata hakim.
“Iya, pas minta tolong,” tutur Nayunda menjawab hakim.
Hakim mengatakan, bila uang tersebut merupakan uang pribadi SYL, hal tersebut menjadi urusan pribadi antara SYL dan Nayunda. Namun, jika uang tersebut berasal dari Kementan, hal tersebut menjadi masalah.
“Kalau uang pribadi, nggak masalah. Yang jadi masalah itu uang negara ya. Kalau uang pribadi yang diserahkan untuk membantu Saudara membayar apart, bukan urusan saya, itu bukan masuk di urusan KPK juga, itu urusan pribadi. Tapi, kalau terbukti itu uang dari Kementerian, itu jadi masalah,” kata hakim.
