Jakarta –
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menyoroti pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda terkait judi online di DPR RI. Nasir mengatakan tak adil jika yang diungkap hanya anggota legislatif tetapi pihak di eksekutif dan yudikatif tak tersentuh.
“Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif yudikatif juga perlu disampaikan. Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif,” kata Nasir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Nasir mengatakan jangan hanya data dari DPR RI yang dibuka. Ia meminta lembaga lain juga dilakukan hal yang sama, Nasir kemudian menyinggung apakah judi online ini juga sudah menyebar ke cabang kekuasaan yang lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bagaimana putaran di sana, di Eksekutif, Yudikatif. Jangan-jangan sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan,” sambungnya.
Anggota komisi III yang lain dari Fraksi Golkar, Supriansa, menyebut jika data yang diungkap PPATK sudah baik di ranah anggota DPR RI. Yang terpenting, kata dia, pengungkapan itu dilakukan supaya pemberantasan judi online sampai ke akar.
“Nah karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPR, DPRD, baik dari kabupaten, kota, provinsi sampai DPR RI. Nah ini sangat bagus sekali karena kita niatnya sama dalam rangka bagaimana judi online yang ada di republik ini itu tidak ada,” ujar Supriansa.
“Karena dengan adanya kesempatan-kesempatan ini MKD bisa menjadikan dasar maka di seluruh kabupaten, kota, DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPR RI. Nah saya kira langkah awal,” imbuhnya.
(dwr/maa)
