Mantan Ketua KPK Firli Bahuri meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, Firli menilai kasus yang menjerat dirinya sebagai tersangka itu berjalan lambat.
Dirangkum detikcom, Selasa (2/7/2024), permintaan Firli ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar. Menurut Ian, bolak-balik berkas perkara dari pihak kepolisian kepada kejaksaan menandakan tidak terpenuhinya alat bukti terkait dugaan yang disangkakan terhadap kliennya.
“Tetapi kita berharap terkait dengan bolak baliknya berkas perkara alangkah elok dan bijaksananya dalam perkara ini pihak Dirkrimsus secara profesional untuk mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Hal ini tentu ada dasar hukumnya Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan penyidik wajib mengeluarkan SP3 terhadap suatu perkara dikarenakan tidak terpenuhinya alat bukti atas sangkaan yang dituduhkan,” kata Ian Iskandar saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ya dimaknai karena tidak adanya alat bukti antara lain saksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. (kasus) sudah jalan 8 bulan loh,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Firli sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL sejak November 2023. Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun 2020-2023.
Polda Metro Jaya belum menahan Firli dan mengatakan sedang melakukan pengembangan dugaan korupsi tersebut ke dugaan tindak pidana lain. Firli telah mengajukan dua kali gugatan praperadilan. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
