Jakarta –
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut ada orang tua ‘menitipkan’ anaknya ke Kartu Keluarga (KK) saudara di Jakarta agar bisa masuk sekolah negeri. Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, Rani Mauliani, menyinggung sistem penerimaan siswa dikembalikan ke sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau rayonisasi.
“Namanya juga usaha orang tua, semua pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi urusan sekolah, jujur saya sendiri masih gagal paham sama urusan PPDB online ini,” kata Rani Jumat, (5/7/2024).
Dia menilai masa pendaftaran siswa menjadi masa yang membuat orang tua siswa pusing. Dia menyinggung sistem penerimaan dikembalikan ke NEM atau dengan hasil ujian nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kenapa momen masuk sekolah begitu lumayan bikin para orang tua stres sampai banyak cara-cara yang ditempuh, dari yang wajar sampai tidak wajar,” katanya.
“Seandainya sistem pendidikan bisa dikembalikan sesuai rayon, dan NEM kayak jaman dulu, mungkin bisa lebih tenang kali ya. Meski pasti setiap sistem ada plus minusnya,” ucapnya.
Menurut Rani, seharusnya kualitas sekolah harus merata di setiap daerah. Apakah itu di Jakarta atau luar jakarta.
“Harusnya sekolah di manapun sama-sama bagus kualitas, mau di Jakarta atau pun daerah lain di Indonesia, semoga lebih berpikir untuk ke kualitas si peserta didik juga,” katanya.
“Jarak sekolah kan juga jadi penunjang buat kualitas tersebut,” ucapnya.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono berbicara mengenai banyaknya warga domisili luar Jakarta yang menitipkan ‘anaknya’ ke saudara dengan cara menumpang KK demi bisa masuk ke sekolah Jakarta. Atas fenomena itu, Heru memandang perlunya pemerataan pendidikan di daerah luar Jakarta.
Heru awalnya menyadari setiap warga memang memiliki hak pindah domisili. Namun permasalahan pendidikan tak bisa diselesaikan hanya dengan Provinsi Jakarta.
“Ada anak yang dititipin ke tantenya, masukin ke KK-nya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di Jakarta, dan itu wajar sebagai orang tua dan itu wajar sebagai anak-anak mendapat hak pendidikan. Maka dari itu, DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan ini,” kata Heru Budi kepada wartawan di Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).
Heru lantas menitipkan kepada para bupati dan wali kota terpilih, khususnya di wilayah penyangga Jakarta, supaya membangun sekolah-sekolah bagus di tempat masing-masing. Dengan begitu, warga mereka tak perlu menyekolahkan anaknya di Jakarta.
“Harus bersama-sama dengan kota-kota sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, maka saya titip nanti kepada bupati, wali kota yang terpilih. Titip kepada pemerintahan pusat, bangun dong sekolah yang bagus di sekitar sana sehingga mereka tidak mencari pendidikan yang berkualitas di Jakarta,” ujarnya.
(aik/idn)
