Jakarta –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensurvei biaya kebutuhan calon kepala daerah. Hasilnya, banyak calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar tidak rasional.
“Dan dari survei kami, Kemendgari juga, banyak ya kepala-kepala daerah itu yang mengeluarkan biaya itu nggak rasional, kan begitu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta usai acara ‘Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi’ di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dana besar itu juga salah satunya didukung oleh para sponsor. Alex mengatakan sekuat apapun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak akan berfungsi bila menghadapi hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sangat besar dan itu didukung oleh para sponsor, apa yang bisa kita harapkan kalau kepala daerah itu terpilih dengan cara demikian,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya meminta masyarakat pada pilkada 2024 memilih pemimpin yang baik. Sebab pimpinan yang baik menjadi faktor utama mencegah korupsi.
“Oleh karena itu ya pada Pilkada bulan November nanti kita memilih kepala daerah yang baik, karena pimpinan yang baik itu menjadi salah satu faktor utama untuk mencegah korupsi,” ujarnya.
“Jadi sekali lagi sistem apapun yang kita bangun ya Itu tergantung pada yang menjalankan, terutama pimpinan dari lembaga atau instansi itu sendiri. Itu kuncinya,” tambahnya.
(ial/aik)
