Jakarta –
DPR RI menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, hingga Sumatera Barat. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 Tahun Sidang 2023-2024.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) selaku pimpinan rapat paripurna mulanya mempersilakan perwakilan Komisi II untuk menyampaikan laporannya terkait 26 RUU. Adapun, hal ini menindaklanjuti rapat kerja tingkat I antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bappenas, hingga perwakilan Komite I DPD RI pada Kamis (27/6/2024).
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kemudian menyampaikan pertimbangan terkait 26 RUU Kabupaten/Kota itu. Dikatakan mesti ada pembaruan lantaran dasar hukum dan cakupan wilayah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Penyusunan 26 RUU Kabupaten/Kota tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Suharso.
Ia mengatakan karakteristik wilayah yang masuk dalam 26 RUU ini juga menjadi indikator bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural. RUU tersebut akan memperkuat makna dari semboyan negara RI.
“Dan cantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 26 RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural multikultur, multietnis, multiras, muktilanskap namun terintegrasi dalam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.
Cak Imin kemudian meminta persetujuan terkuat pengesahan RUU tersebut. Seluruh anggota dewan menyetujui pengesahan 26 RUU Kabupaten/Kota.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota di provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, Riau dan Sumatera Barat sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi dapat disetujui menjadi UU?” tanya Cak Imin yang dijawab setuju oleh peserta rapat.
“Terima kasih,” tambahnya.
Berikut ini 26 RUU Kabupaten/Kota yang disahkan DPR RI menjadi undang-undang:
1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung
5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
9. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
10. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12. RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau
13. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
14. RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat
15. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
16. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
17. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
18. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
19. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
20. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
21. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
22. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
23. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
24. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
25. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
26. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.
Simak Video ‘Baleg Sepakat RUU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPR’:
(dwr/taa)
