Jakarta –
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa ketidakjelasan atas peta tanah bisa menjadi potensi adanya tindakan korupsi. Ia mengatakan faktor ketidakjelasan itu bisa dimanfaatkan para pengusaha maupun penyelenggara negara.
Hal itu disampaikan Ghufron dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024 yang diadakan di St Regis Jakarta pada Kamis (11/7/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur serta bupati.
“Salah satunya kesempatan (korupsi) itu adalah adanya ketidakjelasan peta tanah. Baik statusnya, peruntukannya maupun kawasannya masuk hutan atau tidak. Di berbagai kasus yang kami tangani, selama ini memang ada dua faktor ketidakjelasan itu, yang kemudian dimanfaatkan baik dimanfaatkan pengusaha atau investor untuk mengubah atau menyesuaikan sesuai kepentingannya,” kata Ghufron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun membeberkan, biasanya dari sisi penyelenggara negara sudah memanfaatkan kawasan atau lahan yang sesuai status dan peruntukannya, namun terkadang disampaikan belum.
“Sesungguhnya kawasan atau lahan sudah sesuai, tetapi karena ketidakjelasan, disampaikan belum. Sehingga perlu mendorong, padahal kondisinya sudah sesuai atau sebaliknya, memang sudah terlarang tapi karena ketidakjelasan, digeser atau diubah,” ungkapnya.
Dari situ pihaknya menegaskan agar One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta segera terwujud. Adapun urgensi inisiasi ini adalah untuk mengundang kepastian investor sekaligus menyelamatkan penyelenggara negara baik pusat maupun daerah.
“Tetapi yang paling penting adalah untuk menyelamatkan penyelenggara negara baik pusat maupun daerah sehingga tidak ada lagi ruang untuk kemudian mengubah atau menggeser-geser,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.
Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi.
(bel/azh)
