Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politisi Senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.
Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukkan bagi BPIP. Dia juga menyebut BPIP selalu melakukan otokritik.
“Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang,” kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
“Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggungjawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki,” jelasnya.
Karena itu lah, Hendrawan menilai harusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Seperti misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan Undang-Undang.
“Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?” tutur Hendrawan.
Simak pernyataan Cak Imin di halaman berikutnya.
