Jakarta –
Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyadari banyak persepsi negatif terkait bisnis tambang di tengah kabar Muhammadiyah menyetujui pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Hilman juga tak bisa menyalahkan para kader persyarikatan yang ragu terkait pengelolaan tambang.
“Bisnis tambang yang mungkin imagenya persepsi di publik dan memang di lapangan ada salah kaprah salah kelola ini itu, tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian, perspektifnya apa sih dan lain-lain. Tapi saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial, dan semoga tajdid ini berhasil,” kata Hilman dalam paparan saat acara penandatanganan MoU dengan bank di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024)
Hilman juga menanggapi munculnya kritik di media sosial terhadap Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang. Dia menghargai masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap persyarikatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itulah negara demokrasi dan kami menghargai karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada persyarikatan,” kata Hilman.
Namun Hilman belum bisa menyampaikan sikap resmi Muhammadiyah mengenai tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Dia meminta semua pihak untuk menunggu penjelasan resmi dari PP Muhammadiyah.
“Kan besok, nanti kita lihat besok. Nanti akan ada pengumuman resmi,” ujar Hilman.
Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti membenarkan saat ini sudah ada tawaran pengelolaan tambang yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
“Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” kata Mu’ti lewat akun Instagramnya, seperti dilihat, Kamis (25/7).
PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam rapat pleno pada 13 Juli 2024. Selanjutnya, Muhammadiyah akan menyampaikan keputusan resmi mengenai pengelolaan tambang tersebut pada akhir pekan ini.
“Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta,” kata Mu’ti.
(knv/knv)
