Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat perdana bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta para jajaran OIKN di Istana Garuda. Jokowi menyampaikan sejumlah hal dalam rapat tersebut.
“Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan kami beruntung menjadi tamu, organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden. Saya lengkap dengan para deputi dengan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan,” kata Basuki usai rapat dikutip keterangan Biro Sekretariat Presiden, Senin (29/7/2024).
Basuki menyampaikan beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Pertama, Jokowi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik,” ungkap Basuki.
Kedua, Jokowi juga meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Jokowi mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.
“Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai,” ucap Basuki.
Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Misalnya membangun bioskop, theater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.
“Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi,” tutur Basuki.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.
Budi juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.
“Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Budi melaporkan tentang pemindahan Teluk Balikpapan dan kolaborasi untuk mengintegrasikan transportasi dari Balikpapan ke IKN. Teknologi pemantauan pergerakan juga sedang dipersiapkan untuk mendukung transportasi di kawasan IKN.
(eva/imk)
