Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons sorotan Fraksi Partai Gerindra DKI soal 42 gedung sekolah yang belum direhabilitasi dan kekurangan jumlah SMP dan SMA/SMK di wilayah padat penduduk. Heru mengatakan, sejak tahun 2023, ia sudah merehabilitasi 36 sekolah.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Munir Arsyad dalam rapat paripurna DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7).
“Gini saya luruskan ya. Saya masuk menjabat Pj kan 2022. Langsung saya push semua sekolah, fasilitas sarana prasarana milik pemda diperbaiki. Tahun 2023 ada 17 yang diperbaiki, 2024 ada 19, tahun 2025 nanti 15, itu skala prioritas,” kata Heru kepada wartawan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan bahwa si tahun 2019 tak ada sekolah yang direhabilitasi. Lalu pada tahun 2021, terdapat tiga sekolah.
“Maka saat ini sudah normal, anggaran yang ada saya push, salah satunya untuk membangun sekolah dri SD-SMA. Kalau 40 kemarin kan berarti kita udah ada 16, 19, Terus 2025 ada 17, ya kita sudah mendekati,” ungkapnya.
“Mudah mudahan semua sekolah bisa diperbaiki, termasuk pasar, kantor dinas yang memang kurang seperti dinas perhubungan, sejak saya masuk sampai sekarang gedungnya belum diperbaiki. Jadi 2025 rencana mau diperbaiki,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Munir Arsyad, menyoroti masih banyaknya gedung sekolah yang belum direhabilitasi dan kekurangan jumlah SMP dan SMA/SMK di wilayah padat penduduk. Padahal keluhan tersebut sudah disampaikan sejak tahun lalu.
Hal itu disampaikan Munir dalam rapat paripurna DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7).
“Seperti halnya yang telah Fraksi Gerindra utarakan pada Pemandangan Umum Rapat Paripurna sebelumnya, yakni tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada Penetapan Raperda APBD Tahun 2023 maupun saat Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2023, bahwa masih banyaknya gedung sekolah yang perlu direhab,” kata Munir.
“Juga masalah kurangnya jumlah SMP hingga SMA/SMK yang dikelola oleh pemerintah karena masih belum dapat menampung anak-anak warga Jakarta dalam memperoleh kesempatan layanan pendidikan, dan bahkan mirisnya masih terdapat di beberapa kecamatan yang padat penduduk didapati kekurangan jumlah SMP dan SMA/SMK tersebut,” sambungnya.
Dia menilai, selain perlunya memperbaiki gedung sekolah yang rusak, perlunya penambahan gedung atau ruang kelas baru bagi sekolah yang telah ada, termasuk dibangun sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, luasnya daerah, serta kepadatan penduduknya.
Munir mempertanyakan mengapa kegiatan rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta belum juga terlaksana hingga tahun ini. Dia menjelaskan, masih terdapat 26 gedung yang masuk dalam kategori rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.
“Meskipun disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya, salah satunya adalah renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan,” ungkapnya.
“Sehingga ini menjadi alasan bagi realisasi Belanja Modal hanya terserap sebesar 81,63 persen. Bagi Kami memandang bahwa ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia,” imbuhnya.
(bel/dnu)
