Jakarta –
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi B, sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah armadanya memonopoli operasi angkutan kota (Angkot) Mikrotrans JakLingko. Menurutnya, dia membantu operator lain sebagai anggota dewan.
“Kita ikuti kok prosesnya, alurnya, apalagi kita di sini (DPRD). Malah justru kita memperjuangkan mereka. Kalau ada apa-apa pasti kita bantu di sini, bukan monopoli, nggak ada,” kata Taufik pada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Ia membantah soal adanya tudingan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dianakemaskan oleh TransJakarta. Taufik pun menjelaskan soal persentase jumlah armada KWK yang masuk menjadi anggota Mikrotrans.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Iya itu nggak benar ya ampun (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini, jadi dewan di sini, saya serahkan sama yang di atas saja,” ujarnya.
“Jadi gini, mereka nggak tahu, jumlah armada kita main potong aja, betul kita akui ada 1.435 yang gabung Mikrotrans. Tapi jumlah armada kami yang reguler sebelum bergabung Jaklingko, ada 6.238. Kita hanya 44 persen yang terintegrasi. Realisanya 1.435 itu hanya 51 persen,” sambungnya.
Taufik melihat, justru operator lainnya yang bergabung dengan JakLingko sudah mencapai presentase hingga 97 persen. Ia mengatakan bahwa semua operator yang bergabung dalam JakLingko melalui proses yang sama, tanpa adanya keistimewaan.
“Ini yang lain sudah 97 persen, 75 persen, kita nggak ada monopoli. Kalau kita ukurannya yang terealisasi di Jaklingko. Kalau bicara keseluruhan memang kita paling besar ya 6.238. Yang terintegrasi hanya 2.801 atau 44 persen diambil dari armada kita. Tapi yang sudah bergabung sama Mikrotrans baru 51 persen atau 1.435,” tuturnya.
“Nah itulah, jadi merasa kecemburuan, tapi nggak dilihat hasilnya secara professional, secara presentase. Kita datanya real. Armada yang paling besar itu KWK. KWK itu adalah angkutan pinggir kota, dia ada di perumahan, kantong-kantong yang merah dan data kita Se-DKI,” lanjutnya.
Tuduhan Ada Operator Jadi Anak Emas
Sebelumnya, sejumlah sopir dan operator JakLingko yang bergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Pihaknya mengungkapkan bahwa Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
“Ya benar KWK,” kata Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni saat dikonfirmasi, Selasa (30/7).
Rahmadoni menyebutkan Koperasi Wahana Kalpika dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar. “Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah tuduhan bahwa Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko.
“Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen,” kata Syafrin.
“Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta,” imbuhnya.
(bel/aik)
