Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya sedang mendata sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis. Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.
“Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementrian Pendidikan mana yang kami berikan gratis,” kata Heru kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).
Dia memastikan sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas. Sekolah swasta yang siswanya akan digratiskan dari biaya adalah sekolah swasta untuk rakyat yang membutuhkan bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis,” ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada 2025. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan kebijakan itu saat ini masih dikaji.
“Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget,” kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/7).
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak sebelumnya mengungkap temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk sekolah swasta. Siswa tersebut umumnya tak lolos masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri,” kata Johnny saat dihubungi, Selasa (16/7).
Dia mengatakan banyak siswa kurang mampu yang tak lolos PPDB sekolah negeri karena orang tua tak memahami prosedur PPDB. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta pun kerap tak bisa melunasi pembayaran sekolah.
“Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya nggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah,” paparnya.
Sebaliknya, kata Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. “Padahal anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis,” ucapnya.
Melihat fenomena tersebut, Jhonny meminta Dinas Pendidikan mengkaji secepatnya soal wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. “Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju,” imbuhnya.
(bel/dnu)
