Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjawab Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menganggap dirinya melenceng dari Khittah NU 1926. Gus Ipul menegaskan pemanggilan petinggi PKB oleh Panitia Khusus (Pansus) adalah keputusan organisasi, bukan pribadinya.
“Jangan Gus Ipul, ini keputusan PBNU, bukan keputusan Gus Ipul. Jadi jangan dibelok-belokkan-lah, kok semua ke saya,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).
Gus Ipul mengatakan substansi yang perlu disoroti adalah PKB dilahirkan oleh PBNU. Ia lantas menyinggung PKB-lah yang justru banyak mengomentari dan ikut campur terhadap keputusan PBNU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengambil contoh seperti PKB yang berkomentar soal pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari Ketua NU Jawa Timur di acara harlah. Ia pun juga menyinggung PKB yang diduga melempar isu musyawarah luar biasa NU sebelum pilpres hingga aksi kader PKB yang demo di PBNU.
“Substansinya itu bahwa PKB dilahirkan oleh struktural PBNU, mereka mengatakan bukan. Lalu PKB mengomentari keputusan PBNU soal pemberhentian (KH Marzuki) Mustamar di harlahnya PKB secara resmi. Kemudian mengembangkan isu MLB NU sejak sebelum pilpres itu sudah mengembangkan MLB NU, sekarang kader PKB demo atas nama pencinta Gus Dur, dan semua diidentifikasi semua PKB,” ujar Gus Ipul.
“Apa salah PBNU? Nggak ada salah, kita cuma katakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU, maka itu kembalilah kepada PBNU, kembalilah kepada NU, minta nasihat kepada ke PBNU, karena yang mendirikan PKB itu adalah NU,” lanjutnya.
Gus Ipul menekankan apa yang dilakukan PBNU adalah keputusan organisasi, bukan keputusan pribadinya. Ia lantas meminta PKB sadar diri.
“Apa yang salah? Dan kemudian ini Saifullah Yusuf pribadi, ini keputusan PBNU, bukan saya. Kenapa saya dinilai melenceng, yang menilai melenceng kan orang lain, warga NU, seharusnya PKB tidak boleh mencampuri urusan NU. Inilah yang mungkin nggak sadar terlalu banyak mencampuri urusan NU, banyak itu buktinya, nggak sadar,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan keputusan yang diambil PKB itu berdampak pada PBNU. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada konsultasi kepada NU, seperti urusan pilpres. Ia menilai kini PKB tidak pernah berkonsultasi dengan NU, padahal memiliki hubungan historis.
“Dan mereka mengambil keputusan PKB itu ada dampak kepada PBNU, harus dijelaskan kenapa misalnya soal pilpres itu kan strategis, kan mestinya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan PBNU. Ini kan nggak ada, seakan-akan PKB sudah lepas, padahal ada hubungan historis. Jadi sekali lagi, jangan dibawa ke ranah pribadi. Kita punya banyak alasan kenapa kita harus bicara soal PKB, ada alasan historis, ada alasan teologis, ada alasan aspiratif, banyak, kenapa sekarang PBNU kok komentari nggak boleh,” ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut….
