Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana meningkatkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dua kali lipat. Dia mengatakan rencananya pemerintah akan meningkatkan dana PSR dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam sambutannya di Festival LIKE 2024 yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang digelar di JCC, Jakarta Pusat. Pada gelaran itu KLHK menyerahkan 173 SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat.
Airlangga menyebut selama ini dana untuk program PSR disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana yang disalurkan hingga saat ini mencapai Rp 9,25 triliun dengan luas lahan mencapai 340 ribu hektare (Ha).
“Hilirisasi dana PSR itu telah mencapai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 kebun atau 340.792 Ha ini sampai bulan Juni. Dan dana yang diterima kebun akan ditingkatkan dari Rp 30 juta dari Rp 60 juta,” ujar Airlangga, Jumat (9/8/2024).
Reforma agraria merupakan pilar utama pemerataan ekonomi. Karena itu, kata dia, penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan menjadi penting untuk mendukung tata kelola yang baik.
Airlangga menyebut, program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat. Program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 2017 ini juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
“Apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menerbitkan SK TORA,” puji Airlangga.
Masih dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyebut kebun sawit di lahan TORA dapat segera mengajukan dana PSR yang akan diberikan oleh BPDPKS.
“Sedangkan hutan sosial tadi saya sampaikan kepada bu menteri lingkungan hidup permennya, sehingga kita mendapatkan pembiayaan dari BPDPKS, jadi sedang berproses,” jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.