Jakarta –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan yang diajukan Partai Demokrat. KPU menilai permohonan yang diajukan itu dapat mengganggu persiapan Pilkada 2024.
“Perlu dipahami permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara a quo dapat mengganggu agenda negara lainnya, seperti kelanjutan tahapan pemilu dan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” kata kuasa hukum KPU dalam sidang perkara 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
KPU menilai putusan MK untuk perkara 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah bersifat final dan mengikat. Menurutnya, MK tidak dapat menerima permohonan dari Demokrat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Setelah dapat putusan tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Dengan demikian putusan MK dalam perkara a quo juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum, termasuk pengajuan permohonan lagi dari perkara yang sama,” jelasnya.
“Bahwa jika hal sebagimana itu terjadi, maka MK telah keluar dari asas erga ormes dan berimplikasi pada terhambatnya penyelenggara negara yang disebbakan adanya permohonan perselisihan PHPU DPR, DPRD secara terus menerus yang tidak diketahui sampai kapan berakhir, dalam hal ini merugikan termohon dalam keterbatasan waktu yang saat ini sedang menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak 2024,” sambungnya.
KPU juga membantah terhadap dalil Demokrat yang menyebut ada pelanggaran pada pelaksanaan putusan MK. KPU menilai telah melaksanakan putusan MK dengan tepat.
“Menurut termohon pernyataan itu mengada-ngada dan tidak beradsar, dikarenakan faktanya termohon sudah melakukan rangkaian pelaksanaan amar putusan yaitu penyandingan perolehan suara C Hasil DPR dan D Hasil kecamatan pada 74 TPS,” ujarnya.
KPU juga lalu menjelaskan terkait adanya pembukaan kotak suara tanpa dihadiri parpol yang didalilkan oleh Demokrat. KPU menyampaikan pembukaan kotak suara itu untuk pengumpulan alat bukti dalam perkara 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang saat itu proses persidangannya masih berlangsung.
“Pembukaan kotak surat suara dilakukan untuk pengumpulan alat bukti untuk sengketa dalam perkara 183 bukan untuk dalam perkara a quo (yang diajukan saat ini),” tuturnya.
Sebelumnya, Demokrat kembali mengajukan permohonan Pileg DPR 2024 untuk Dapil Banten II ke MK. Dalam permohonannya, Demokrat menyebut KPU tak melaksanakan putusan MK dengan benar.
Demokrat mengatakan hasil penghitungan perolehan suara ulang di Kota Serang yang merupakan tindak lanjut dari putusan MK dilakukan KPU secara tidak sah.
Kuasa hukum pemohon, Andi Safrani, mengatakan Demokrat memperoleh 142.129 suara dan PDIP 142.154 suara atau selisih 25 suara berdasarkan SK KPU untuk Pileg DPR di Dapil Banten II. Andi mengatakan Demokrat mendapatkan suara 142.279 atau unggul 125 suara dari PDIP.
“Berdasarkan SK yang diterbitkan oleh termohon, suara partai politik untuk Demokrat ditetapkan sejumlah 142.279, sedangkan PDIP 142.154. Menurut kami, ini adalah perolehan yang keliru. Sedangkan, menurut versi termohon PDIP 142.154 sedangkan demokrat 142.129. Jadi versi kami sesungguhnya pemohon masih tetap unggul dari PDIP dengan selisi 125 suara,” ujar Andi.
Demokrat menilai KPU memiliki niat melaksanakan putusan MK dengan tidak sesuai amar putusan. Dia mengatakan KPU tidak mengikutsertakan para peserta pemilu dalam pembukaan kotak suara.
(amw/haf)
