Jakarta –
Presiden Jokowi menjelaskan gambaran besar RAPBN 2025. Jokowi menerangkan belanja negara direncanakan Rp 3.613 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang tahunan bersama MPR-DPR-DPD di gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024). Jokowi mengatakan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,9 triliun.
“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” ujar Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga mengatakan anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan. Kemudian diperuntukkan buat pemberantasan kemiskinan yang tepat sasaran, efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Jokowi menerangkan anggaran sebesar Rp 197,8 triliun untuk kesehatan. Anggaran itu untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular, seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani,” jelasnya.
Adapun anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
“Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah,” jelasnya.
“Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” sambung Jokowi.
(idn/imk)
