Jakarta –
Banjir bandang yang melanda permukiman penduduk di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara, menewaskan belasan warga. Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana meminta Pemerintah melakukan relokasi permukiman warga dari wilayah yang menjadi lokasi banjir.
“Dukacita mendalam dan keprihatinan kami ucapkan atas bencana alam di Ternate, khususnya bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” kata Irine dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/8/2024).
Irene telah meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Ternate yang merupakan dapilnya, pada Selasa (27/8) kemarin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemda untuk mengecek kondisi korban.
“Pak Wali akan mengkoordinasi supaya gerak kita cepat agar masyarakat dapat dibantu dengan segera. Pada prinsipnya tujuan kita bersama di sini adalah membantu masyarakat,” ujar Irine.
Tak hanya meninjau lokasi, Irine juga mendatangi tempat pengungsian warga yang menjadi korban banjir. Irine mendorong agar bantuan penyediaan rumah bagi korban yang tempat tinggalnya hancur karena banjir dan longsor bisa segera direalisasikan oleh Pemerintah.
“Penanganan saat ini maupun yang akan datang adalah supaya warga terdampak bisa mendapat bantuan rumah. Saya sudah bahas dengan teman-teman dari PUPR dan Pemkot agar secepatnya menangani warga terdampak,” jelas Irine.
Lebih lanjut, Irine juga mendorong agar dilakukan relokasi permukiman warga. Irine telah membahas dengan BWS terkait relokasi permukiman penduduk pada area yang menjadi aliran banjir bandang.
“Agar area tersebut dinormalisasi, jadi permukinan warga direlokasi di tempat yang aman. Di lokasi dekat danau tidak lagi dijadikan permukiman penduduk supaya ke depan tidak ada kejadian semacam ini lagi,” ujarnya.
Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor melanda Kelurahan Rua, Ternate, pada Minggu (25/8) dini hari. Akibat bencana hidrometeorologi itu, sebanyak 18 warga dilaporkan meninggal dunia dan satu orang masih dinyatakan hilang.
Pemkot Ternate telah menetapkan tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung sejak 25 Agustus sampai dengan 7 September 2024 menyusul bencana alam ini.
(eva/maa)