Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menginisiasi terbentuknya international learning hub atau pusat pembelajaran internasional terkait permasalahan tanah. Wadah ini untuk memecahkan masalah serta tantangan dalam pengelolaan tanah dan ruang di negara ASEAN.
“Pada kesempatan ini, dengan senang hati saya umumkan inisiasi International Learning Hub, tentang perencanaan tanah dan tata ruang untuk negara-negara ASEAN. Platform ini akan menjadi landasan kolaborasi regional kita, menyediakan kesempatan bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan profesional untuk berkumpul bersama, untuk berbagi pengetahuan, berinovasi, dan memecahkan tantangan mendesak pengelolaan lahan dan tata ruang,” ujar kata AHY saat membuka International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries di The Trans Luxury Hotel, Bandung, dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).
Internasional learning hub ini diharapkan dapat meningkatkan upaya Indonesia bersama negara di ASEAN dalam membangun kapasitas, memfasilitasi berbagi praktik dan pengetahuan terbaik, mempromosikan kerja sama regional, mendukung kebijakan pembangunan, hingga mendorong solusi inovatif terkait tanah dan tata ruang.
“Prakarsa ini merupakan komitmen untuk belajar dari satu sama lain, untuk membangun jembatan di antara negara-negara kita, dan untuk membentuk masa depan di mana kearifan kolektif kita mendorong pembangunan kita,” ucap AHY.
AHY yakin kearifan kolektif negara di ASEAN, pengalaman yang beragam, dan rasa saling menghormati akan membawa diskusi ini ke hasil bermanfaat dan bermakna. “Bersama-sama, kita dapat menciptakan solusi, yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang unik, yang menyatukan kita sebagai negara-negara ASEAN,” ucapnya.
“Semoga forum ini memperkuat ikatan kita, meningkatkan kerja sama kita, dan menginspirasi kita semua untuk bekerja menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih berkelanjutan bagi kawasan kita,” imbuhnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan masyarakat hukum adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia.
(rfs/dnu)