Jakarta –
Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan partainya lima tahun ke depan akan menghadapi era go public. Cak Imin memberi sinyal 2024-2029 menjadi periode terakhirnya memimpin PKB.
Cak Imin mulanya menanggapi hasil Menkumham yang telah mengesahkan kepengurusan PKB dari hasil Muktamar di Bali 24-25 Agustus 2024. Ia mengaku memiliki amanah yang berat untuk kembali memimpin partai.
“Tentu ini amanat besar yang saya sendiri sudah sebetulnya merasa cukup berat menanggung tanggung jawab sebesar ini, tapi ya karena transisi PKB go public ya kira kira, 5 tahun ini terakhir saya akan memimpin,” kata Cak Imin usai menghadiri ‘Fun Ride and Ride’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024).
Cak Imin menyebut PKB adalah partai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia kembali menyinggung periode akhir memimpin PKB.
“Sehingga 5 tahun ke depan ini PKB tidak hanya NU tetapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi era 5 tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin.
“Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau tapi sekali ini saja. Mengakhiri 5 tahun ke depan adalah target go public,” tambahnya.
Ia mengatakan pengurus di rentang usia 25-30 tahun akan membantu kepemimpinannya. Cak Imin juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham yang telah mensahkan kepengurusan baru DPP PKB.
“Insyaallah saya akan dibantu pengurus-pengurus muda, usia 25 30 tahun yang akan memimpin Ketua Harian dan jajaran pelaksana harian. Sehingga PKB tidak ketinggalan dengan persepsi kaum muda Indonesia dalam politik di masa yang akan datang,” ucapnya.
Ia menyebut akan terus mengawal demokrasi di Indonesia melalui partainya. Cak Imin menyebut mesin partai kini sudah bekerja.
“Terima kasih kepada pemerintah telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini dan PKB dengan disahkan oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai start bekerja. Kita sudah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” imbuhnya.
(dwr/azh)