Jakarta –
PDIP merespons pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyatakan KPK merupakan bayi reformasi, bukan anak kandung pemerintahan Megawati Soekarnoputri. PDIP meminta KPK fokus pada tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan KPK lahir sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan pemerintahan bersih dari korupsi. Namun, Ronny menyebut ada sumbangsih Megawati di balik berdirinya KPK.
“Di tengah transisi demokrasi saat itu Ibu Mega berani mengambil keputusan untuk mengesahkan UU sehingga KPK lahir resmi di Indonesia dan tidak lagi sekadar angan-angan,” kata Ronny kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ronny mengatakan karakter berani dan konsisten dari Megawati yang membuat Indonesia memiliki lembaga pemberantasan korupsi. Dia juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak memperkuat KPK.
“Dengan segala hormat kepada Pak Nawawi, saya ingin mengatakan bahwa karakter yang berani dari Ibu Mega sebagai presidenlah yang membuat kita punya KPK,” ujar Ronny.
“Dan ini kontras dengan Presiden Jokowi yang selama ini didukung rakyat dan kekuatan politik mayoritas, tapi malah tidak berani memperkuat KPK. Malah sebaliknya, diduga kuat menggunakan KPK dan institusi penegak hukum lainnya untuk kepentingan dia dan keluarganya,” sambungnya.
PDIP menilai KPK seharusnya fokus pada tugas yang diamanatkan undang-undang. Ronny mengatakan pimpinan KPK harus bisa menunjukkan KPK yang independen dalam mengusut kasus korupsi dibanding mempersoalkan urusan cikal bakal berdirinya KPK.
“Jauh lebih penting bagi KPK saat ini menunjukkan independensinya seperti cita-cita reformasi, bukan malah sibuk mempersoalkan KPK ini anak siapa. Dengan segala hormat, tunjukkan independensi KPK dengan tidak tebang pilih. Publik dan media massa sudah terang benderang menyoroti dugaan gratifikasi keluarga Presiden tapi KPK seperti tuli,” jelas Ronny.
Pernyataan Nawawi
Nawawi Pomolango sebelumnya menyampaikan bahwa KPK lahir karena tuntutan reformasi, bukan lahir karena era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Nawawi pun meminta agar hal tersebut tak dibalik.
Hal tersebut dikatakan Nawawi dalam acara diskusi di kawasan Ciawi, Bogor, Kamis (12/9). Awalnya Nawawi menceritakan awal mula KPK yang dilahirkan, namun terlambat.
“Maka setelah lewat 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya komisi pemberantasan korupsi. Lewat 1 tahun 4 bulan, dari perintah (undang-undang) yang diperintahkan,” kata Nawawi.
Nawawi mengakui memang KPK lahir di zaman Megawati. Namun pembentukan KPK dilakukan karena adanya tuntutan reformasi.
“Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi,” kata dia.
Nawawi lantas meminta publik untuk tidak membolak-balikkan fakta. Ia mengatakan jangan ada anggapan seolah-olah KPK dibentuk karena Megawati.
“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini (KPK) anak kandung pemerintahan Megawati, yang lahir di jaman reformasi. Jangan dibuat seperti itu,” tambahnya.
(ygs/imk)
