Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai keleluasaan untuk menentukan jumlah kementerian dan sosok menteri yang menjabat. Kementerian pada era presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut akan ada yang digabung dan dipecah dari era kementerian Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma’ruf Amin.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan ada kementerian yang dipisah dan digabung di era Prabowo-Gibran Rakabuming. Muzani mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo ada kemungkinan akan bertambah.
“Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Muzani mengatakan akan ada penambahan di kementerian era Prabowo mendatang. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara detail pembahasan pos menteri itu.
“Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Muzani mengatakan, dengan penambahan pos menteri, maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.
“Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal,” ujar Muzani.
“Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain,” tambahnya.
Muzani juga menyebut Prabowo terbuka terhadap usulan kementeriannya ke depan. Muzani berharap kabinet pemerintah nantinya dapat dilaksanakan secara maksimal.
“Ya semua pandangan dan pemikiran beliau dengar, beliau perhatikan, tapi sekali lagi beliau berkonsentrasi pada upaya pelaksanaan program,” tutur Muzani.
“Kalau itu bisa di-handle dari kementerian yang sudah ada, pada prinsipnya beliau tidak keberatan, tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal,” imbuhnya.