Jakarta –
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal peluang jadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai kursi menteri menjadi kewenangan presiden terpilih.
“Terserah. Itu hak prerogatif beliau kan,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Basuki mengaku tak mengerti soal obrolan kementerian selanjutnya. Dia menyebut pembahasan dengan Prabowo hanya terkait keberlanjutan Kementerian PUPR dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Nggak ngerti saya. Diskusinya cuma keberlanjutan Kementerian PUPR dan IKN,” tuturnya.
Dia juga merespons soal wacana pemisahan Kementerian Perumahan dengan PUPR yang dinilai bagus untuk dilakukan. Kementerian baru itu nantinya bakal fokus untuk memprioritaskan tugas terkait perumahan rakyat ke depannya.
“Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus. Menurut saya itu bagus, karena memang organisasi itu hanya suatu vehicle untuk mencapai program,” ujar Basuki.
Basuki menilai baik jika ada Kementerian Perumahan nantinya. Dia mengatakan tak mudah untuk mengurusi permasalahan perumahan di Indonesia.
“Jadi kalau ini beliau membentuk (kementerian) perumahan, bagi saya pribadi bagus. Iya (supaya fokus) nggak gampang ngurus perumahan itu, ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti ini,” tambahnya.
(dwr/idn)
