Jakarta –
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai sosok Benny Mamoto layak menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dengan latar belakang reserse, Benny dinilai bisa mengontrol kinerja KPK, tak hanya persoalan etik.
“Kalau sosok kedewasaan dan komitmen terhadap etik saya kira Pak Benny Mamoto layak untuk mengendalikan proses berjalannya norma dan aturan KPK nantinya. Dan ditopang oleh pengalamannya di bidang reserse, jadi nanti kalau KPK macem-macem misalnya perkara mangkrak dengan alasan ini dan itu Pak Benny bisa menegur dan bisa memberikan advice,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).
“Jadi bukan sekadar etik tapi juga mampu memberikan arahan bagaimana KPK bekerja memberantas korupsi, marena pengalaman yang panjang reserse Pak Benny Mamoto,” tambahnya.
Boyamin menyebut pegawai maupun pimpinan KPK nantinya tidak bisa mengelak jika ada perkara korupsi yang mangkrak. Sebagai informasi, kini Benny tengah lolos ke tahap wawancara dalam seleksi menjadi pimpinan Dewas KPK.
“Jadi pimpinan dan pegawai KPK tidak bisa ngeles lagi kalau misalnya perkaranya tidak bisa dijalankan, padahal menurut Pak Benny alat buktinya cukup dan cara mencarinya bahkan bisa diajari oleh Pak Benny. Jadi bukan hanya sekadar etik, bahkan kinerja bisa dinilai oleh Pak Benny, termasuk juga kerja benar atau tidak benar, kan gitu, sehingga bisa diberikan dorongan dan diberi advice,” ujarnya.
“Pak Benny tidak hanya posisi ahli di bidang etik nanti karena juga terkenal tidak mendapat suatu godaan atau tergoda jaman menjabat artinya integritasnya mumpuni, cukup. Nggak mungkin juga mencontohkan yang macem-macem, kedua juga mampu menilai kinerja dari pimpinan KPK dan pegawainya. Kalau buruk apalagi bisa dijewer oleh Pak Benny Mamoto. Jadi layak jadi Dewas,” tambahnya.
Benny Cerita soal Pernah Tangkap Atasan
Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menjalani tes wawancara calon dewas (cadewas KPK). Benny dicecar soal potensi konflik kepentingan jika terpilih menjadi dewas nantinya.
“Seberapa dalam bapak mengerti tentang conflict of interest? Karena sebagai dewas, seperti yang selama ini, pasti bapak update dengan existing yang ada, perseteruan, seberapa dalam bapak tahu itu?” kata salah satu panelis eksternal, Ningrum Natasya Sirait, dalam tes tersebut di Kemensetneg, Jakarta, Kamis (19/9).
Benny pun menjawab bahwa jika menjadi Dewas, haruslah netral. Selain itu, tidak boleh dewas nantinya memiliki kepentingan kelompok atau pribadi.
“Yang pertama masalah conflict of interest. Dalam konteks ini, selaku dewas, tentunya harus netral, kemudian tidak boleh ada kepentingan yang menumpang di balik itu, kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok atau institusi lain,” sebutnya.
Kemudian, Benny ditanyakan apakah dia akan objektif karena berlatar belakang Polri jika menjadi dewas nantinya. Dia pun bercerita pernah menangkap atasannya sendiri yang berpangkat lebih tinggi.
“Sedikit kami sampaikan ketika masih aktif (Polri), saya pernah menangkap menahan atasan saya sendiri, bintang tiga. Saya proses, kami proses secara profesional,” kata dia.
“Risikonya ada. Karier saya sementara stuck, tapi abis itu Tuhan kasih jalan,” tambahnya.
(azh/aud)