Jakarta –
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan kebocoran data pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bareskrim berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan pengusutan.
“Jadi, kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi karena ini adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber,” ungkap Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers, Selasa (24/9/2024).
Himawan mengatakan Polri telah melakukan penyelidikan dugaan kebocoran data. Bareskrim Polri juga menunggu hasil pemeriksaan BSSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami. Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” tutur Himawan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan mengenai isu kebocoran data pribadi dan NPWP milik warga termasuk disebut juga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkeu Sri Mulyani. Hadi menyampaikan hasil koordinasinya dengan BSSN menemukan bahwa sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). Selain Hadi, Wamenkominfo Nezar Patria dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo hadir dalam rapat.
“Terkait bocornya data-data pajak, NPWP, itu apakah juga terkait dengan PDNS atau tidak, serangannya itu terhadap siapa sebetulnya, Pak Menko, lembaga mana?” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid selaku pimpinan rapat
Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.
“Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenant di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujar Hadi.
“Nah ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK atau NPWP,” imbuhnya.
(lir/lir)
