Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo berbicara tentang rencana pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah rencana membentuk kembali Kementerian Perumahan.
“Ada beberapa program yang ingin dilaksanakan Pak Prabowo. Selain dari makanan gratis, pangan, ada satu kementerian baru didirikan kembali, yaitu Kementerian Perumahan,” kata Hashim acara Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).
Hashim menyebut Prabowo ingin menjalankan program tersebut dengan sangat serius. Sebab kata dia, ada sekitar 11 juta keluarga yang saat ini menunggu rumah layak huni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan, lanjut Hashim, pemerintah hanya merealisasikan 20 ribu unit rumah sejak 10 tahun terakhir. Sehingga, menurutnya jumlah itu tak dapat mengakomodir banyaknya masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.
“Menurut pemerintah, saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni, hampir 11 atau 10,7 juta itu menunggu antrian. (Sementara) Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200 ribu unit,” ucap Hashim.
“Ada setiap tahun 800 ribu (keluarga) ditumpuk-tumpuk terus, sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni,” sambung dia.
Hashim mengatakan rumah tak layak huni dapat menyebabkan penghuninya rentan akan masalah kesehatan. Dia menyebut, jika hal itu dialami ibu hamil dan anak akan berpotensi mengakibatkan stunting.
“Kalau tidak layak huni berarti tidak sehat. Karena tidak ada akses air bersih, tidak ada akses listrik yang cukup, banyak yang pakai lantai-lantai berupa tamah, itu banyak cacing-cacing ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting,” ujar Hashim.
“Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya-sebagainya, bisa mengakibatkan diare dan sebagainya,” tambah dia.
Simak selengkapnya di sini.
