Jakarta –
Juru Bicara Partai Demokrat Irwan menaruh perhatian terkait kebijakan kehutanan Indonesia saat ini. Dia berpendapat kebijakan kehutanan Indonesia ke depannya harus mampu memerangi deforestasi hingga mengatasi perubahan iklim.
Irwan awalnya menyoroti kebijakan kehutanan Indonesia pada Pemerintahan saat ini. Dia menyebut kebijakan saat ini punya cakupan yang ambisius tapi belum berhasil diterapkan.
“Saya melihat secara keseluruhan, kebijakan kehutanan Indonesia saat ini mempunyai cakupan yang ambisius, namun sering kali gagal dalam pelaksanaannya,” kata Irwan dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan menilai kebijakan kehutanan harusnya tetap berfokus pada upaya memerangi deforestasi. Kemudian, menurutnya kebijakan kehutanan juga harus mampu melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi perubahan iklim.
“Kebijakan kehutanan Indonesia ke depan harus mampu secara komprehensif untuk memerangi deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengatasi perubahan iklim,” ucapnya.
Selain itu, dia menyebut kebijakan kehutanan yang diterapkan juga harus didukung, tidak hanya oleh Pemerintah, tapi juga masyaraka tdan pelaku usaha. Hal ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya.
“Menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan hutan melalui kebijakan yang terintegrasi dan didukung dengan baik oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha merupakan tantangan penting bagi pemerintahan Pak Prabowo ke depan,” ujar dia.
Meski begitu, Irwan, yang merupakan lulusan S3 Kehutanan Universitas Mulawarman ini, yakin Prabowo mampu mewujudkan kebijakan kehutanan dalam asta citanya. Dia juga yakin Pemerintahan Prabowo Subianto akan lebih sukses menjaga hutan Indonesia.
“Dengan komitmen Pak Prabowo untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam asta cita beliau saya meyakini pengelolaan hutan dan kehutananan akan lebih baik dan sukses lagi dari sekarang ini. Saya mendukung dan mendorong Pak Prabowo untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, memastikan kelanggengan dan perluasan moratorium, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi
masyarakat yang lebih besar,” tuturnya.
(maa/maa)
