Jakarta –
Debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat malam ini. Sebanyak 1.634 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan.
“Dalam debat pertama, akan kami siapkan sebanyak 1.634 personel pengamanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (6/10/2024).
Ade Ary mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skema pengamanan debat perdana malam nanti. Dia mengatakan polisi siap mengamankan rangkaian kegiatan berjalan lancar.
“Untuk debat pertama, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rencana pengamanan secara detail untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh personel pengamanan adalah dengan mengedepankan kegiatan pencegahan didukung dengan fungsi deteksi dan penegakan hukum,” jelasnya.
Debat perdana mengangkat tema ‘Transformasi Kota Global’ yang akan dihadiri oleh tiga paslon yakni Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Pastikan Tidak Ada Ancaman
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto sebelumnya mengatakan ribuan personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya debat perdana Pilkada Jakarta. Polda Metro Jaya memastikan kegiatan debat perdana berjalan aman dan lancar tanpa gangguan.
“Kami akan pastikan semua aspek keamanan dapat terjaga dengan baik dan tidak ada ancaman yang dapat mengganggu jalannya acara,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, dalam keterangannya, Sabtu (5/10).
Irjen Karyoto mengingatkan para kasatker dan kasatwil dalam pengamanan tahapan Pilkada 2024 terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI dan stakeholder lainnya.Lebih lanjut, Karyoto berpesan kepada jajaran untuk terus menjaga situasi kondusif.
Tak lupa, ia juga mengingatkan kepada jajaran untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini. Jenderal bintang dua ini juga meminta jajaran agar tetap menjaga dan menunjukkan profesionalisme demi menjaga citra baik Polri.
“Saya ingatkan kepada para personel agar menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis, mengarah pada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan calon kepala daerah peserta Pilkada 2024,” tegasnya.
(wnv/dek)