Jakarta –
Anggota DPR 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas anggota (RJA) dan diganti dengan tunjangan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan selama ini biaya perawatan rumah dinas DPR sekitar Rp 25 juta per tahun.
“Indeksnya selama ini per rumah indeksnya sekitar Rp 25 juta, indeksnya. Tapi kan itu subsidi silang, ada yang parah sekali, ada yang nggak parah segala macam, jadi kalau indeks Rp 25 juta, per bulan sekitar Rp 1,5-2 juta,” kata Indra di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Indra mengatakan biaya itu akan dikeluarkan jika ada anggota DPR yang meminta perbaikan. Jika tidak ada, dianggap tidak ada kerusakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Berdasarkan permintaan, kalau nggak ada permintaan, ya, kita anggap nggak ada masalah,” sebutnya.
Indra mengatakan masalah yang ada di rumah dinas tersebut bukan karena tak ditempati, melainkan karena lokasi perumahan itu yang berdekatan dengan sungai.
“Meskipun rumah ditempati tikusnya di atas banyak, jadi bukan karena nggak ditempati, karena emang di sini lingkungan ada sampah, ada kali,” tuturnya.
Terkait besaran tunjangan rumah yang diberikan ke setiap anggota DPR, Indra mengatakan masih dalam kajian. Namun dirinya membandingkan dengan tunjangan DPRD yang nantinya akan berbeda dengan DPR RI.
“DPRD mereka besarannya rata-rata di atas 35 (juta) di atas 40 (juta) gitu ya, DPRD. Dan itu di daerah loh harga properti logic-nya di daerah dan DKI pasti berbeda,” ungkapnya.
Sebelumnya, Indra Iskandar menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.
“Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah,” kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebutkan, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.
“Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik,” kata Indra.
“Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya,” tambahnya.
(ial/lir)
